Badan Kepegawaian Daerah

Pimpinan :
JULIANA ONGIRWALU, S.Sos
Jabatan :
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Alamat :
Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki
Telp. :
(0918)
Website :
-
E-mail :
-


» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2008

» Visi

“Terwujudnya manajemen kepegawaian daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang profesional dan akuntabel”

» Misi

  1. Mewujudkan pola rekrutmen dan pengembangan PNS berbasis kompetensi
  2. Mewujudkan pola karier PNS berbasis kompetensi
  3. Mewujudkan pola pembinaan PNS berbasis kinerja
  4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
  5. Menciptakan sistem pelayanan administrasi perkantoran serta pelaporan yang rasional dan akuntabel

» Tujuan

  1. Memenuhi kebutuhan PNS secara kuantitas dan kualitas sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi
  2. Memenuhi kebutuhan Organisasi baik struktural, maupun fungsional sesuai kebutuhan/beban kerja
  3. Menegakan sistem reward and phunishment kepada PNS secara dan berbasis kinerja/prestasi kerja
  4. Menggunakan sarana dan prasarana kerja secara bertanggung jawab
  5. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien serta pelaporan yang baik dan rasional

» Sasaran

  1. Perencanaan dan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan SKPD dan kompetensi
  2. Penataan PNS dalam jabatan struktural, fungsional maupun teknis berdasarkan kompetensi
  3. Menerapkan sistem reward dan phunisment secara obyektif
  4. Penggunaan sarana dan prasarana kerja secara efektif dan efisien
  5. Terciptannya pelayanan administrasi perkantoran secara rasional dan akuntabel, tersedianya laporan yang baik dan benar

» Tugas Pokok

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian

» Fungsi

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kepegawaian;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
  3. Pembinaan kepegawaian;
  4. Pengembangan pegawai;
  5. Penyiapan bahan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
  6. Penerapan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah;
  7. Pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
  8. Pengelolaan ketatausahaan badan;