Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pimpinan :
Drs. J. Huwae, M.Si
Jabatan :
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Alamat :
Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki
Telp. :
(0918)
Website :
-
E-mail :
-


» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah Kab. MTB

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2013, tentang uraian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

» Visi

“Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, efektif, efisien, serta profesional dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan berdasarkan perundang-undangan”

» Misi

  1. Mendorong pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien.
  2. Mewujudkan SDM pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.
  3. Menata sistem administrasi keuangan daerah yang handal dan konsisten pada seluruh unit kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

» Tujuan

  1. Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan SAK pemerintah;
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat pengelola keuangan daerah yang profesional;
  3. Meningkatnya penataan administrasi keuangan dan barang daerah secara baik.

» Sasaran

  1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah sesuai SAK pemerintah;
  2. Terwujudnya penataan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal;
  3. Terwujudnya penataan administarsi keuangan dan barang daerah.

» Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah melaksanakan tugas pembantuan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

» Fungsi

  1. Perrumusan kebijakan umum pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
  2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dan Aset Daerah;
  3. Penyusuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  4. Penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  5. Pembinaan dan penyusunan pengelolaan administrasi keuangan;
  6. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
  7. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
  8. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
  9. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;
  10. Pembinaan dan pelaksanaan pembukuan dan verifikasi;
  11. Penyusunan laporan keuangan daerah;