Dinas Pertanian

Pimpinan :
E. T. WATUMLAWAR, SP. Msi
Jabatan :
Kepala Dinas Pertanian
Alamat :
Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki
Telp. :
(0918)
Website :
-
E-mail :
-


» Struktur Organisasi


» Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008

» Visi

“Terwujudnya Petani MTB yang mandiri, sejahtera dengan bertumpu pada sumber daya lokal dan berkelanjutan”

» Misi

  1. Mewujudkan peningkatan produksi dengan sistem dan usaha agribisnis tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan yang berdaya saing, berkualitas dan berkelanjutan.
  2. Mengamankan dan mengembangkan plasma-nutfah mendukung diversifikasi produksi pertanian.
  3. Mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui upaya peningkatan produksi antara lain: kacang-kacangan, umbi-umbian, varietas padi lokal, jeruk seluwasa, bawang merah, kelapa dalam, kerbau Jamdena, dan lain-lain.
  4. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang mendukung bahan baku industri (Home Industri ).
  5. Meningkatkan kemandirian petani dalam memanfaatkan sarana prasarana pertanian.
  6. Menerapkan aspek-aspek kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan.

» Tujuan

  1. Mewujudkan sistem pertanian berorientasi bisnis dan berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal
  2. Mengembangkan pangan lokal untuk disversivikasi produksi dan ketahanan pangan
  3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
  4. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan serta mampu memenuhi kebutuhan industri
  5. Meningkatkan sarana prasarana pertanian
  6. Mengutamakan kelestarian lingkungan dalam pembangunan pertanian.

» Sasaran

  1. Terciptanya sistem pertanian yang berorientasi bisnis.
  2. Kelestarian sumberdaya lokal berupa tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
  3. Meningkatkan kesejahteraan petani
  4. Terciptaan kesempatan bekerja disektor pertanian
  5. Tersediannya sarana prasrana pertanian kualitas pelayanan kepada masyarakat.
  6. Terciptannya pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan

» Tugas Pokok

Dinas Pertanian Kabupaten Maluktu Tenggara Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

» Fungsi

  1. Perumusan rancangan kebijakan umum dibidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta peternakan;
  2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta peternakan;
  3. Pembinaan dan pengendalian usaha pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta peternakan;
  4. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta peternakan;
  5. Pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan air;
  6. Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan tata guna lahan dan air;
  7. Perlindungan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  8. Pengkajian dan penerapan teknologi anjuran pertannian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta peternakan;
  9. Pembinaan perbibitan dan perbenihan tanaman pangan dan hortikutura;
  10. Pembinaan bibit ternak;
  11. Pengelolaan dan penerapan sistem informasi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta peternakan;
  12. Pengendalian dan pembinaan usaha bidang perkebunan;
  13. Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta peternakan;
  14. Pengelolaan pembenihan dan pembibitan;
  15. Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
  16. Pembinaan dan penanganan kesehatan hewan;
  17. Pengamatan, penyelidikan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan, dan pemetaan penyakit hewan;
  18. Pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;
  19. Pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;
  20. Pengelolaan pusat kesehatan hewan;
  21. Pelayanan perizinan;
  22. Pengelolaan UPT;
  23. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas;