Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB

Pimpinan :

Jabatan :
Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB
Alamat :
Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki
Telp. :
(0918)
Website :
-
E-mail :
-


» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah.

» Visi

“ Mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyakrakat MTB melalui pembangunan dan inklusif dan berkelanjutan ”

» Misi

  1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan hak anak (PUHA) dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  2. Meningkatkan peranan perempuan dalam menunjang perekonomian keluarga melalui kerjasama lintas sektor dan pembinaan kelompok usaha ekonomi perempuan;
  3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  4. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga melalui optimalisasi peran kelembagaan dimasyarakat dan jejaring program KB.

» Tujuan

  1. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG);
  2. Meningkatkan perekonomian keluarga;
  3. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan hak anak;
  4. Meningkatkan kualitas, kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;
  5. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
  6. Meningkatnya peranan kelembagaan dimasyarakat dan jejaring program KB dalam menunjang ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

» Sasaran

  1. Terwujujudnya pembangunan yang responsif gender;
  2. Terwujudnya kemandirian keluarga;
  3. Terwujudnya Maluku Tenggara Barat sebagai kabupaten layak anak;
  4. Terwujudnya peningkatan peranan perempuan dan anak di berbagai bidang dalam menunjang proses pembangunan daerah;
  5. Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

» Tugas Pokok

Kantor pemberdayaan perempuan dan KB Mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana secara terpadpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

» Fungsi

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang pemberdayaan perempuan dan keluaraga berencana;
  2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  3. Penyelenggaraan pelayanan administarasi pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  4. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  5. Pelaksanaan pelayanan administarsi pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  6. Pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  7. Pengelolaan penatausahaan kantor.