Kelurahan Saumlaki

KELURAHAN SAUMLAKI

Pimpinan :
Petrus Rangkoly, S.Sos
Jabatan :
Kepala Kantor Kelurahan Saumlaki
Alamat :
Jln. Latuharhari
Telp. :
(0918)
Website :
-
E-mail :
-


» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

Pembentukan Organisasi Kelurahan di tetapkan dengan peraturan daerah nomor 06 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kelurahan.

» Visi

“Mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara Barat yang sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang inklusif  dan berkelanjutan”

» Misi

  1. Meningkatkan aparatur Pemerintahaan Kelurahan yang bertanggung jawab, dedikatif, inovatif, disiplin dan profesional;
  2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  3. Meningkatkan pemberdayaan potensi ekonomi rakyat, terutama usaha kecil dan menengah;
  4. Meningkatkan keamanan, ketentarman dan ketertiban serta kerukunan antara umat beragama;
  5. Mewujudkan masyarakat sadar hukum.

» Tujuan

  1. Meningkatkan aparatur Pemerintahaan Kelurahan yang bertanggung jawab, dedikatif, inovatif, disiplin dan profesional;
  2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  3. Meningkatkan pemberdayaan potensi ekonomi rakyat, terutama usaha kecil dan menengah;
  4. Meningkatkan keamanan, ketentarman dan ketertiban serta kerukunan antara umat beragama;
  5. Mewujudkan masyarakat sadar hukum.

» Sasaran

  1. Terwujudnya aparatur pemerintah 
  2. Kelurahan yang bertanggung jawab, dedikatif, inovatif, disiplin dan profesional;
  3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  4. Meningkatkan pemberdayaan potensi ekonomi rakyat, terutama usaha kecil dan menengah;
  5. Meningkatkan keamanan, ketentarman dan ketertiban serta kerukunan antara umat beragama;
  6. Mewujudkan masyarakat sadar hukum.

» Tugas Pokok

Kelurahan Saumlaki mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan kewenangan pemerintah dan pembinaan lembaga kemasyarakatan

» Fungsi

  1. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan;
  2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
  3. Pelaksanaan pelayanan Masyarakat;
  4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  5. Penyelenggaraan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  6. Pelaksanaan ketatausahaan kelurahan;