Asdep Ekokesar BNPP Apresiasi Pemda KKT


Asdep Ekokesra BNPP RI - Heru Cahyono : “Rakorbangtas ini sangat baik, karena belum semua kabupaten melakukan hal ini. Ini merupakan langkah awal untuk percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Artinya kegiatan hari ini, mensinergikan usulan-usulan pembangunan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap kegiatan di perbatasan, baik itu kegiatan pelayanan dasar, non pelayanan dasar dan ekonomi.”

Saumlaki, Asisten Deputi Ekokesar Deputi Bidang Infrastruktur Wilayah Perbatasan, Badan Penanggulangan Perbatasan (BNPP) RI, apresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas diselenggarakannya kegiatan rapat koordinasi pembangunan perbatasan (Rakorbangtas) di Saumlaki.

“Rakorbangtas ini sangat baik, karena belum semua kabupaten melakukan hal ini. Ini merupakan langkah awal untuk percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Artinya kegiatan hari ini, mensinergikan usulan-usulan pembangunan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap kegiatan di perbatasan, baik itu kegiatan pelayanan dasar, non pelayanan dasar dan ekonomi.” Kata Asdep Ekokesra BNPP RI, Heru Cahyono di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Selasa (30/4/2019).

Menurut Cahyono, prioritas pembangunan tahun 2019 ini antara lain, pembangunan perumahan, kesiapan pengisian jaringan listrik, pendidikan dan pelatihan transportasi, pembangunan puskesmas, dan perumahan tenaga kesehatan. Aritanya menunya sudah disiapkan, yang penting bagaimana Pemda melalui SKPD mengusulkan.

“Kalo selama ini SKPD diam di tempat, ibaratnya kita sudah punya kue di piring tapi tidak dimasukan ke mulut, tidak jadikan?.” Kata Heru Cahyono

Dana pembangunan untuk daerah perbatasan tersebar di semua Kementerian/Lembaga. BNPP hanya sebagai vasilitator, pengarah dan membuat rencana induk (Rinduk) atas masukan dari daerah berdaskan kebutuhan. Cahayono memastikan hampir 80% usulan pemerintah daerah tetap dipenuhi oleh kurang lebih 27 K/L mitra BNPP.

“Melalui aplikasi Krisna, pemerintah daerah dapat mengusulkan kegiatan pembangunan untuk masuk dalam pembahasan Musrenbang Nasional. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah daerah melalui SKPD melakukan usulan sesegera mungkin. Dalam aplikasi Krisna telah tersedia menu pendidikan, misalnya penambahan ruang guru, penambahan ruang tenaga kesehatan, bagaimana untuk melakukan sanitasi lingkungan, atau air bersih, atau jaringan listrik.” Jelas Heru Cahyono.

Lanjutnya, “Kemarin waktu kita turun dari pesawat, ternyata begini adanya, jaringannya juga lemot khan, nah ini perlu kita dorong karena modal digitalisasi itu membuka jendela dunia. Makanya melalui forum Rakorbangtas kiranya kepala Dinas Pendidikan juga harus mendata ulang lagi seluruh SD, SMP, SMA mungkin bisa diisi dengan wifi oleh Kominfo. Termasuk juga bidang kesehatan, bagaimana melakukan percepatan teman-teman dinas, pada prinsipnya APBN sudah siap dengan dana tersebut.” Katanya.

Disinggung terkait perhatian pemerintah pusat yang tidak konsen pada daerah perbatasan, Cahyono membatahnya. “Pemerintah tidak mungkin tidak memperhatikan daerah perbatasan, karena sekarang pemerintah sudah konsen dengan diciptakan adanya Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan RI (BNPP-RI), yang salah satu tugasnya mengisi ruang-ruang wilayah yang selama ini belum disentuh. Alhamdulilah dengan adanya BNPP semua kementerian melalui BNPP sebagai sekretariat tetap melakukan usulan bersama kementerian untuk mengisi hal tersebut di perbatasan.” Pungkas Heru Cahyono.

© Diskominfo 2019


Share post ini: