BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA MTB GELAR SOSIALISASI REGULASI TENTANG DESA


Sambutan Oleh Staf Ahli Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan SETDA MTB - Drs. A. H. Lokra dalam pembukaan kegiataan sosialisasi regulasi Desa di Ruangan Auditorium Lantai 4 Kantor Bupati Maluku Tenggara Barat, 10/04

Saumlaki,Bagian Pemeirntahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daeah Maluku Tenggara Barat menggelar kegiatan sosialisasi tentang desa melibatkan para camat se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan kepala desa di setiap kecamatan (10/03) Selasa pagi.

Sambutan tertulis Bupati Maluku Tenggara Barat yang dibacakan staf ahli bidang Politik Hukum dan Pemerintahan Setda Maluku Tenggara Barat Bapak A. H. Lokra mengatakan, Regulasi tentang desa yang disosialisasikan mengacuh pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa juga diamanatkan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan maksud melakukan pengisihan jabatan kepala desa yang diberhentikan dengan sisa massa jabatan lebih dari 1 tahun. Termasuk beban anggaranpun dibebankan pada ABPDes desa yang bersangkutan serta menggunakan cara pemilihan yang berbeda yakni menggunakan musyawarah desa untuk menentukan siapa yang akan menjadi Kepala Desa definitif.

Dikatakan, Kepala desa diharapkan mampu memberikan perubahan-perubahan di desa dengan menetapkan sejumlah kebijakan-kebijakan yang dapat menjawab berbagai permasalahan di desa, karena itu sosok kepala desa harus menjiwai harus memiliki jiwa visioner demi kesejahteraan masyarakat desa.

Dikatakannya, Melihat dinamika desa yang begitu cepat maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengeluarkan beberapa regulasi penunjang pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara Lain : 1. Peraturan Nomor 22 tahun 2017 tentang pemilihan Kepala Desa. 2. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa. 3 Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2018 tentang pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 4. Peraturan Bupati Nomor 07 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa. 5. Peraturan Bupati nomor 05 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bupati juga berharap, para kepala yang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut untuk menindaklanjutinya dengan melaksanakan rapat guna mengkonsulidasikan dengan pihak kecamatan untuk melakukan perubahan struktur organisasi Pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang baru.

Bupati Menghimbau semua kepala desa untuk mensukseskan pemilihan kepala desa di 51 desa secara serentak dengan penuh damai, berbudaya serta melakukan demokrasi yang benar, agar roda pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat berjalan dengan baik.

Sementara itu Ketua Panitia kegiatan R.Z Dasmasela dalam laporannya mengatakan, Kegiatan sosialisasi yang dilaksankan dimaksudkan agar aparatur kecamatan dapat memahami regulasi tentang desa untuk menunjang pelaksanaan penylenggaraan pemerintahan terlebih khusus terkait tata cara/ petunjuk teknis pelaksanan Pemilihan Kepala desa serntak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Selanjutnya diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintahan Kecamatan dan desa dalam menata kelola perilaku organisasi dan Pemerintahan yang beriwibawa.

Peserta Sosialisasi Regulasi daerah tentang Desa pada gugus 2 yaitu gugus Tanimbar Selatan yang dilaksanakan 10 April 2018 dan yang bertempat di Auditorium Kantor Bupati Maluku Tenggara Barat, dan gugus Tanimbar Utara yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 bertempat di Gedung Temmar Lolan Larat. Gugus Tanimbar Selatan meliputi Kecamatan Tanimbar Selatan, Selaru, Wertmarian,Wermaktian, Kormomolin. Sedangkan Gugus Tanimbar Utara meliputi Kecamatan Nirunmas, Tanimbar Utara, Yaru, Wuarlabobar dan Molu Maru dengan jumlah peserta 240 orang.

©diskominfo-mtb


Share post ini: