BAPPEDA MTB GELAR SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI


SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KAB. MALUKU TENGGARA BARAT - PITERSON RANGKORATAT,SH DALAM ACARA KONSULTASI PUBLIK RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI. DAN DIHADIRI OLEH SELURUH PIMPINAN OPD, PEJABAT ESELON II, III DAN IV. KEGIATAN BERLANGSUNG DI RUANG AUDITORIUM LANTAI 4 KANTOR BUPATI MALUKUN TENGGARA BARAT

Saumlaki,Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat menggelar kegiatan sosialisasi Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah dan Pencegahan Pemberantasan Korupsi melibatkan semua pegawai eselon di lingkungan Pemerintah daerah Maluku Tenggara Barat berlangsung (17/4) di ruang Auditorium Kantor Bupati Maluku Tenggara Barat.

Sambutan tertulis Bupati Maluku Tenggara Barat yang dibacakan Sekretaris daerah Maluku Tenggara Barat Piterson Rangkoratat mengatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme pasal 4 menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan Negara Berhak untuk menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pasal 5 tentang kewajiban menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan berkewajiban untuk. 1, Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya. 2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. 3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. 4. Tidak melakukan Perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan 5. Bersedia menjadi saksi dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi memberikan tugas kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk : Menerapkan Prinsip-Prinsip tata kepemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah daerah. Meningkatakan pelayanan publik dan menidiakan pungutan liar dalam pelaksanaannya serta bersama –sama dengan DPRD melakukan pemcegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. “atas dasar itu keluarlah Intruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi. Dan semua Provinsi/ Kabupaten/Kota wajjib menyusun Rencana Aksi daerah Pencegahan Pemberantasan setiap tahunnya.”ujar Bupati.

Selanjutnya, Bupati mengatakan, “Korupsi adalah kejahatan yang merusak martabat manusia, sulit diberantas karena sudah sedemikan mengguritanya, karena itu Pemberantasan harus dilakukan melalui gerakan bersama dalam sebuah sistem yang transparan, akuntabel dan kredibel. Berkatalah dengan tegas Stop Korupsi dan libatkan diri dalam pemberantasan Korupsi mulai dari diri sendiri, Keluarga dan lingkungan kerja dan tularkan kepada masyarakati, “ ungkap Bupati.

Sementara itu Kepala BAPPEDA Kabupaten Maluku Tenggara Barat Alo Batkormbawa usai pelaksanaan sosialisasi mengatakan, ” berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka daerah diwajibkan untuk menyusun semacam langka-langka pencegahan dan Peran Pemberantasan korupsi karena masalah korupsi itu menjadi sesuatu yang masif di Republik ini, karena itu tindakan pencegahan sebenarnya dilakukan pertama pada Birokrasi, ASN sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan, pelayanan publik maupun pembangunan, dan Pemerintah di daerah wajib menyusun aksi dimaksud dan tahun ini kita sudah menyusun dan KPK Republik Indonesia akan menindaklanjuti itu dengan kesepakatan bersama dengan seluruh pemerintah baik di Kabupaten/Provinsi maupun secara nasional, khusus di Provinsi Maluku akan dilaksanakan mulai tanggal 22 April 2018, kita akan membahas dengan KPK untuk dokumen rencana aksi itu kemudian tanggal 26 April 2018 nanti seluruh Bupati /Walikota se-Maluku akan menandatangani dokumen itu dengan KPK. Kita berharap dokumen ini tidak sekedar dokumen belaka namun dokumen itu harus di tindaklanjuti, harus diterapkan, dengan demikian maka semakin mengurangi tindakan –tindakan kita yang berkenan dengan KKN tadi” harapannya.

Sosialisasi yang dilaksanakan itu berlangsung sehari dengan menghadirkan Narasumber dari Pemerintah daerah Maluku Tenggara Barat.

©diskominfo-mtb


Share post ini: