BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMDA MTB TAHUN ANGGARAN 2017


Pertemuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Membahas Rencana dan Mekanisme Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 (20/2)
Saumlaki, Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Maluku melakukan pemeriksaan Internal atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diawali dengan pertemuan bersama pemerintah daerah yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (20/02) kemarin.


Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Maluku terdiri dari : Ade Iwan Ruswana sebagai penanggungjawab, Lukman Hakim sebagai Pengendali Teknis, Umar Sunyoto sebagai ketua tim, Pangihutan Sutan Sugondo, Siti Roisatun Nisa dan Angga Diwaha sebagai anggota tim, sedangkan pihak pemerintah daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut terdiri dari Sekretaris Daerah Piterson Rangkoratat para asisten sekda, Inspektur Daerah dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.


Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Piterson Rangkoratat dalam arahan pengantar audit pendahuluan, meminta semua pimpinan SKPD mengingatkan staf untuk menyiapkan berbagai data dan dokumen yang terkait dengan proses pemeriksaan keuangan selama 30 hari kedepan sehingga pemeriksan dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Kami perlu mengingatkan pimpinan SKPD agar semua staf di SKPD masing-masing yang kita tugaskan di tahun 2017 baik sebagai PPK, BPPK maupun bendahara tetap berada di tempat agar jika hal-hal yang secara teknis perlu konfirmasi dan diklarifikasi itu kemudian staf sudah siap untuk itu. ” kata Rangkoratat. Selanjutnya dikatakan, pada tanggal 31 Maret 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk diaudit secara rinci setelah dilakukan pemeriksaan audit pendahuluan.


Karena itu Rangkoratat berharap kepada semua SKPD yang belum menyampaikan laporan keuangan atau yang sudah menyampaikan laporan keuangan namun masih mendapat catatan perbaikan untuk selanjutnya disiapkan dan diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk dirampungkan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Maluku.


Sementara itu Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Maluku Umar Sunyoto mengatakan, berdasarkan surat tugas nomor 29 / ST / XIX. AMBON/02/2018 dan berdasarkan undang-undang nomor 15 Tahun 2006, pihaknya melakukan tugas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun anggaran 2017 selama 30 hari kedepan. Dikatakan, Setelah dilakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat nanti, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas bantuan keuangan pada partai politik tahun anggaran 2017 yang dikhususkan untuk kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara Barat.


Diharapkan proses pemeriksaan yang dilakukan dapat berjalan lancar sesuai target waktu yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Maluku.

Share post ini: