BUPATI HADIRI KEGIATAN KONGRES NASIONAL PERSATUAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA (PMKRI) XXXI DAN MPA XXXI DI AMBON, KAMIS 6 FEBRUARI 202O


Dihadapan peserta Konggres dan MPA PMKRI beliau menyampaikan bahwa Pengelolaan Blok Masela harus mengutamakan ketersediaan Sumber Daya Manusia Lokal. Hal ini menurut Beliau bahwa apa yang terjadi di Freeport Papua jangan sampai terjadi di Maluku kalau tidak maka kita akan bernasib sama dengan Freeport di mana menurut data yang ada bahwa baru 40 persen anak daerah Papua yang bekerja di Freeport. Dengan demikian maka kesiapan SDM merupakan hal yang mendesak, terutama untuk anak daerah. Terkait dengan hal tersebut menurut Beliau, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan melakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku guna membantu menyiapkan SDM selain 2 hal lain yaitu lahan dan kontraktor lokal.

Ambon, Bupati Kepulauan Tanimbar, PETRUS FATLOLON, SH, MH, menghadiri Acara Pembukaan Konggres Nasional PMKRI XXXI dan MPA XXXI Kamis, 06 Februari 2020 bertempat di Aula Serba Guna Fransiskus Xaverius Ambon. Acara yang dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga ZAINUDIN AMALI juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku BARNABAS ORNO, Uskup Diosis Amboina MGR. PETRUS KANISIUS MANDAGI. MSC, Kapolda Maluku Irjen Polisi Drs. ROYKE  LUMOWA, MM dan pejabat lain baik lingkup Pemerintah Provinsi maupun yang berasal dari Instansi Vertikal.

Pada kesempatan itu Bupati Fatlolon juga meyampaikan  materi dengan judul “Blok Masela, Peluang dan Tantangan”. Dihadapan peserta Konggres dan MPA PMKRI beliau menyampaikan bahwa Pengelolaan Blok Masela harus mengutamakan ketersediaan Sumber Daya Manusia Lokal. Hal ini menurut Beliau bahwa apa yang terjadi di Freeport Papua jangan sampai terjadi di Maluku kalau tidak maka kita akan bernasib sama dengan Freeport di mana menurut data yang ada bahwa baru 40 persen anak daerah Papua yang bekerja di Freeport. Dengan demikian maka kesiapan SDM merupakan hal yang mendesak, terutama untuk anak daerah. Terkait dengan hal tersebut menurut Beliau, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan melakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku guna membantu menyiapkan SDM selain 2 hal lain yaitu lahan dan kontraktor lokal.

Terkait lahan yang akan digunakan untuk fasilitas LNG, berada di kawasan hutan dan masyarakat mengklaim bahwa tanah itu tanah ulayat warisan leluhur mereka sehingga survey yang dilaksanakan agak mengalami sedikit kendala. Menurut Pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bahwa itu tanah negara sehingga tidak perlu meminta izin masyarakat yang merupakan pemilik Hak Ulayat. Namun menurut Bupati tidak ada masalah yang terlalu serius walau ada perbedaan antara masyarakat dan pemerintah soal Status Lahan. Beliau sampaikan bahwa telah dilakukan pertemuan dengan Pihak INPEX, masyarakat dan Pemangku Kepentingan Adat Setempat dan pada dasarnya mendukung survey yang dilakukan untuk pengelolaan Blok Masela.

Pada prinsipnya masyarakat mendukung dan tidak menolak, tapi harus ada kejelasan soal Status Tanah, karena secara de facto masyarakat yang punya tanah. Prinsipnya Pemda memfasilitasi untuk tidak menghambat sambung Bupati. Terhadap hal ini Beliau akan berkonsultasi dengan Gubernur Maluku guna menyampaikan hal dimaksud kepada pihak Kementerian terkait.

Hal lain yang dipaparkan oleh Beliau adalah belum adanya Kontraktor Lokal baik yang ada di Ambon maupun di Saumlaki dalam hal pemenuhann syarat untuk operasional Blok Masela dan ini harus diselesaikan. Menurut Beliau syarat yang harus dipenuhi kontraktor lokal agak berat sesuai peraturan yang ada dalam hal ini PTK107. Untuk itu Beliau menyampaikan diperlukan keterlibatan SKK Migas dalam membina dan melatih kontraktor lokal sebagai langkah persiapan menghadapi proses lelang yang dilakukan oleh Inpex selaku Kontraktor Pelaksana.


Share post ini: