BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR TEMUI MASSA AKSI SOLIDARITAS


Bupati Kepulauan Tanimbar - Petrus Fatlolon : “Kita semua harus patuh pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga jika ada oknum yang menghina, memfitnah, menuduh atau mengucapkan berita bohong maka sudah ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur.”

Saumlaki, Dalam upaya memberikan dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), berbagai elemen masyarakat turun ke jalan untuk melakukan aksi solidaritas kepada Bupati Kepulauan Tanimbar. Hal tersebut dilakukan atas adanya indikasi dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum tertentu melalui media sosial.

Kegiatan aksi solidaritas yang dihadiri ribuan orang tersebut, berlangsung pada dua lokasi. Pertama, di pelataran Kantor Bupati, diterima langsung oleh Bupati Kepulauan Tanimbar, Wakil Ketua DPRD KKT, unsur Forkopimda dan pimpinan SKPD serta lokasi kedua di Mapolres Maluku Tenggara Barat.

Menerima langsung massa dalam aksi solidaritas tersebut, Fatlolon mengatakan bahwa semua pihak wajib menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita semua harus patuh pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga jika ada oknum yang menghina, memfitnah, menuduh atau mengucapkan berita bohong maka sudah ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur.” Kata Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon ketika menemui massa di Pelataran Kantor Bupati Saumlaki, Senin (24/6/2019).

Dalam orasinya, Adrian Ratsina salah seorang perwakilan massa, membacakan 6 (enam) butir tuntutan.

yang isinya antara lain, meminta untuk segera usut dan tangkap pelaku, mengungkap pelaku lain yang secara bersama-sama menyebar kebohongan meminta Polres MTB menutup akun-akun media sosial yang menyebarkan hoax, menindak pelaku dengan pasal pencemaran nama baik dan undang-undang ITE.  Setelah membacakan isi tuntutan, massa langsung menyerahkan tuntutannya kepada Wakil Ketua DPRD KKT, yang didampingi oleh Bupati Kepulauan Tanimbar.

Selanjutnya aksi massa yang berasal dari beberapa kecamatan di KKT berlanjut ke Markas Polres Maluku Tenggara Barat dengan agenda yang sama, yaitu membaca dan menyerahkan tuntutan untuk segera mengusut dan melakukan upaya hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik tersebut.

Sementara itu Kapolres MTB mengatakan, akan serius untuk mendalami laporan dalam tuntutan aksi tersebut, karena merupakan tugas dan wewenang Polres KKT.

“Pada intinya, dalam suatu bentuk laporan apapun, masalah apapun, tentunya kita harus serius, sehingga terhadap persoalan ini, kami akan segera tindaklanjuti.” Ujar Kapolres MTB, Andre Sukendar di Mapolres Saumlaki, Senin (24/6/2019).

Menurut Kapolres MTB, karena hal ini berkaitan dengan media sosial sehingga memunculkan berbagai pendapat. Oleh karena itu, Polres MTB akan segera menindaklajuti perkara ini dan memberikan penjelasan dan titik terang sebenarnya yang terjadi.

“Segala hal sesuatu yang berkaitan dengan kritik tentang pembangunan daerah, saya kira pimpinan daerah akan menerima, tetapi terhadap satu tuduhan tidak benar, jangankan seorang pimpinan kepala daerah, kita saja selaku masyarakat biasa, kita akan menolak dan itu hak seseorang untuk bisa melaporkan dan menindaklanjutinya melalui jalur hukum.” Pungkas Andre.

 

 


Share post ini: