BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, KEBERADAAN PEGAWAI KONTRAK DAERAH PERLU DILAKUKAN PENATAAN MELALUI PROSES SELEKSI


BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT “Pesan-pesan saya bagi teman-teman yang lulus nanti dalam selsksi benar-benar memberikan terbaik kepada masyarakat melalui jabatan tugas dan tanggungjawab yang akan diberikan"

Saumlaki, Keberadaan Pegawai Kontrak daerah (PKD) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dipandang sebagai kebutuhan yang sangat strategis untuk kelancaran adminstrasi guna meningkatkan tugas-tugas pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara Barat Bapak Petrus Fatlolon ketika dimintai komentarnya diruang kerja Bupati (25/01) lalu.

Dikatakannya, demi meningkatkan kelancaran dan tugas –tugas pelayanan pemerintah daerah perlu melakukan penataan terhadap pegawai kontrak daerah melalui proses seleksi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Diakuinya Proses seleksi tersebut telah dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemda Maluku Tenggara Barat (23/01) lalu dan hasilnya ditentukan oleh Team seleksi dibawah koordinasi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dengan jumlah kouta sesuai kebutuhan.

Proses seleksi yang dilakukan merupakan kebijakan yang pertama kali oleh pemerintah daerah saat ini dengan berbagai alasan mendasarkan setelah (Bupati Maluku Tenggara Barat) dilantik 2017 lalu. “saya baru menjabat sebagai Bupati pada 22 Mei 2017 lalu, dan ketika kami menjabat, kami lalu melakukan evaluasi terhadap administrasi kepegawaian dan kemudian meminta Kabag Organiasi untuk melakukan analisa beban kerja dan dari situ kita memutuskan untuk melakukan proses seleksi. Lanjut Bupati Maluku Tenggara Barat , Bila ditanya mengapa dilakukan seleksi ? yang pertama, karena sebagaian pegawai kontrak di daerah ini sudah melampoi usia kerja produktif, dan yang kedua, ada data Pegawai Kotrak daerah yang belum valid, dan yang ketiga, ada data pegawai kontrak daerah juga yang tidak displin dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang ke empat, ada perubahan momenklatur aturan ya, misalkan di DPRD. Kalau dulu belum diberlakukannya Peraturan Pemerintah (P.P) nomor 8 tahun 2017, Pemerintah daerah menyediakan sarana transportasi kepada seluruh anggota DPRD disertai Sopir, setelah diberlakukannya P.P 18 tahun 2017 diakhir tahun kemarin, maka pemerintah daerah harus menarik kendaraan dinas dari seluruh anggota DPRD dan tentu sopirnnya juga tidak dibutuhkan lagi. Ke lima adalah ini juga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dari pegawai kontrak daerah itu sendiri. Seterusnya ke enam adalah bahwa berdasarkan analisas beban kerja kita memandang perlu untuk dilakukan klasifikasi pengakajian, kalau selama ini pegawai kontrak daerah itu dihargai dengan gaji sama rata (1 juta 200 ) tanpa ada perbedaan sesuai beban kerja, ini tidak fer jadi antara sarjna dan non sarjana itu bedanya berkisar 100 sampai 200 ribu saja padahal ada pegawai kontrak daerah yang beban kerjanya jauh lebih besar dari yang lain. Misalkan sopir dari pejabat tertentu yang mana mereka itu pulang ke rumah pada jam 10 hingga jam 12 malam sementara ada pegawai kontrak yang pulang kantor jam 5 sore, apakah antara kedua ini menerima gaji yang sama 1 juta 200 apakah fer disini ? tidak fer Ya karena itulah kita melakukan penataan semua. Sehingga untuk memastikan siapa yang boleh terus bekerja dan membatu pemerintah daerah dan siapa yang harus terpaksa tidak direktrut lagi tentu melalui satu sistem yang sangat elegan dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu seleksi. Hanya dengan itu baru kita memutuskan siapa boleh kita terima untuk membantu pemerintah daerah dan siapa yang tidak. Sebab kalau kita tidak melakukan seleksi nanti pemilihannya berdasarkan like and dislike, ini khan tidak fer, semua mempunyai hak yang sama, karena harus melalui seleksi sehingga betul-betul transparan, dan juga tidak karena kepentingan family atau karena kedekatan, dan seleksi ini hanya dilakukan tahun ini saja, tahun depan kita tidak lagi melakukan seleksi, kecuali usianya sudah melampoi, atau karena sakit atau karena yang bersangkutan mengundurkan diri atau karena ada pelanggaran hukum, ada hal luar biasa barulah dilakukan pengakhiran hubungan kerja ”Terang Bupati Maluku Tenggara Barat.

Sementara itu menurut Bupati Maluku Tenggara Barat, Tujuan dari seleksi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari pegawai kontrak itu sendiri karena selama ini pegawai kontrak menerima gaji tiga sampai 4 bulan sekali, karena itu diharapkan setelah diseleksi nanti mereka akan menerima gaji rutin tiap bulan setelah 2 hari PNS menerima gaji. “Mengenai penggolangan gaji, katakanlah ada golongan A, B dan C. Lanjut Fatlolon, Golongan A untuk pegawai kontrak daerah yang beban kerjanya standar, yaitu pulang jam 5 sore, Golongan B untuk pegawai kontrak daerah yang pulang kira-kira pulang jam 8 malam, dan golongan C yang dia pulang jam 11 sampai 12 malam, misalnya : membantu di kediaman Bupati, kalau kita melayani tamu di kediaman Bupati tentu mereka tidur sudah jam 12 atau jam 01 malam. Masa sih dia terima gaji sama dengan pulang jam 5 sore tidak fer ya contoh –contoh ini yang patut saya sampaikan untuk diketahui oleh public sehingga tidak salah presepsi tentang proses seleksi pegawai kontrak Daerah.” jelas Bupati Maluku Tenggara Barat.

Ketika ditanya soal anggaran yang diperuntukan bagi pegawai kontrak menjadi beban daerah, Bupati Maluku Tenggara Barat mengatakan hal tersebut menjadi relatif “akan merupakan beban lebih apabila ternyata jumlah PKD (Pegawai Kontrak daerah) melampoi kebutuhan dan dipaksakan, tetapi bila direncanakan baik sesuai kebutuhan SKPD maka tidak menjadi beban, justru ini produktif dalam rangka mendekatkan pelayanan ke public dan ikut membantu pembangunan di Kabupaten ini.”harap Bupati Maluku Tenggara Barat.

Sedangkan mengeni besaran anggaran yang diperuntukan bagi PKD, Fatlolon mengaku, anggaran di tahun sebelumnya cukup besar mencapai 40 hingga 50 milyar karena itu perlu dilakukan rasionalisasi anggaran, dan melalui Proses seleksi diharapkan dari jumlah tersebut ada efesisnsi anggara antara 30 atau 20 milyar rupiah. “jujur saja bahwa PKD ditahun 2017 itu melampoi kebutuhan sehingga nanti akan ada rasionalisasi, kita tidak rumahkan ya karena memang kontraknya berakhir 31 Desember kemarin jadi pemda tidak meruhmahkan, memang kontarknya berakhir, hubungan kerja yang diperjanjikan telah berahkir demi hukum. “tandas Bupati.

Harap Bupati, “Pesan-pesan saya bagi teman-teman yang lulus nanti dalam selsksi benar-benar memberikan terbaik kepada masyarakat melalui jabatan tugas dan tanggungjawab yang akan diberikan, terus tingkat kompetensi diri sesuai dengan kebutuhan kerja di setiap SKPD, dan harus menyesuaikan dengan segala aturan, kebijakan yang berlaku di Pemerintah daerah dan harus tampil lebih baik dari sebelumnya dan tingkatkan displin kerja. Dan kepada teman-teman yang belum lulus dalam seleksi daerah saat ini saya menghimbau untuk jangan kecewa, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan tempat lain yang lebih layak bagi mereka dan mungkin mereka akan lebih pas untuk berkarya ditempat lain tidak di Pemerintah daerah, saya mohon maaf kalau saya tidak bisa memberikan kebijakan yang bertentangan dengan aturan. “tutupnya”

Selanjutnya kata Bupati, proses seleksi terhadap PKD hanya dilakukan tahun ini dan untuk tahun-tahun depan tidak lagi dilakukan proses seleksi,


Share post ini: