DINAS KOMINFO MTB GELAR TEMU HUMAS


Kegiatan Temu Humas tersebut dihadiri sejumlah  perwakilan humas Instansi Vertikal, TNI/Polri dan perwakilan SKPD di Lingkup Pemda serta melibatkan awak Media MTB dibuka sekretaris Dinas Neasy Louloulia mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Saumlaki, (Diskominfo). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara Barat menggelar kegiatan Temu Humas guna meningkatkan kualitas penyebaran informasi melalui Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Daerah (Bakohumasda) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berlangsung di Aula MSC Urayana Saumlaki, (26 Juni 2018).

Kegiatan Temu Humas tersebut dihadiri sejumlah  perwakilan humas Instansi Vertikal, TNI/Polri dan perwakilan SKPD di Lingkup Pemda serta melibatkan awak Media MTB dibuka sekretaris Dinas Neasy Louloulia mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

“ini merupakan pertemuan perdana kita di tahun 2018, dan kami berharap agar pertemuan ini akan menghasilkan berbagai hal yang akan disepakati bersama, ”ungkap Louloulia saat membuka acara tersebut.

Dikatakan, sesuai tugas dan fungsinya, Bakohumasda membantu Bupati dalam rangka menyampaikan informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat, Dia berharap ada kerjasama yang baik antar seluruh anggota Bakohumasda berdasarkan SK Bupati Maluku Tenggara Barat nomor : 555-310 tahun 2017, Sehingga informasi yang sudah dikemas dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, sekaligus Bakohumasda berperan mengklarifikasi berita Hoax dan berita opini yang sering bersifat mendeskreditkan Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik, William P. Angwarmase  memaparkan materi yang berkaitan dengan optimalisasi peran kehumasan daerah serta mengajak peserta untuk menyepakati sejumlah rencana program kerja yang selanjutnya akan disiarkan melalui  RRI Saumlaki dan Radio Urayana dalam bentuk dialog sesuai jadwal yang akan ditetapkan kemudian.

Menurut Angwarmase Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik. Dimana  Pasal 28 F UUD 45 menegaskan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

” Dengan adanya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah, Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, ” Imbuh Angwarmase.

Kegiatan yang berlangsung kurang lebih 2 jam itu diwarnai dengan dialog bersama yang bertujuan untuk mendapatkan banyak informasi dalam menjaga kualitas penyebaran informasi kepada masyarakat melalui Bakohumasda itu sendiri.

©diskominfo-mtb


Share post ini: