DPLH Taman Rekreasi Danau Lorulung Hampir Rampung


Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) - Piterson Rangkoratat : “Apabila untuk sebuah objek pekerjaan, belum memiliki Amdal (Analisis Dampak Lingkungan), tapi pekerjaan itu sudah dilaksanakan, maka Pemda wajib untuk mengurus atau menyusun dokumen yang namanya DELH (Dokumen Evaluasi Lingungan Hidup), yang setara dengan Amdal.”

Saumlaki, Polemik seputar proyek pembangunan taman rekreasi danau Lorolung yang mendapat sorotan dari berbagai pihak akhirnya mulai mendapat titik terang. Dokumen Pengelolaam Lingkungan Hidup (DPLH) yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah disiapkan oleh dinas teknis untuk menjawab kebutuhan pekerjaan tersebut.

“Apabila untuk sebuah objek pekerjaan, belum memiliki Amdal (Analisis Dampak Lingkungan), tapi pekerjaan itu sudah dilaksanakan, maka Pemda wajib untuk mengurus atau menyusun dokumen yang namanya DELH (Dokumen Evaluasi Lingungan Hidup), yang setara dengan Amdal.” Jelas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Piterson Rangkoratat, dalam konferensi pers yang dilakukan di Kantor Bupati Saumlaki, Rabu (17/7/2019).

Menurut Rangkoratat, dokumen-dokumen yang terkait dengan pekerjaan proyek tersebut sudah diproses beberapa waktu lalu dan sementara menunggu hasil akhir yang akan dipresentasi oleh Tim Penyusun dari Universitas Pattimura Ambon. Selanjutnya dokumen tersebut akan digunakan sebagai syarat pekerjaan taman rekreasi danau lorulung, sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan.

“Jadi tahapan itu sudah kita laksanakan, termasuk beberapa perizinan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. Saat ini sudah hampir rampung semua proses-proses perizinan itu.” Katanya.

Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan danau lorulung itu, hanya menggunakan lahan seluas 95 hektar, untuk itu yang diperlukan dalam proses pekerjaan ini hanya DELH. Jika ke depan pemerintah berkeinginan untuk membuka luasan dari pekerjaan ini dan akhirnya lebih dari 100 hektare, maka diwajibkan untuk melakukan penyusunan Amdal.

“Tapi ini lebih kecil, karena hanya 95 hektar, maka dia setingkat dengan UKL-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan – Usaha Pemantauan Lingkungan), tapi karena sudah beroperasi dan jalan maka DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) saja.” Ujar Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup KKT, Yosy Andreas Fordatkosu ketika menjawab pertanyaan para awak media.

Sementara itu, terkait pemberitaan salah satu media online yang mengindikasi perusahaan pemenang paket pekerjaan danau Lorulung adalah perusahaan fiktif, Rangkoratat memastikan hal tersebut tidak benar.

“Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang identitasnya tidak jelas, bisa berproses dari awal sampai terakhir, padahal semua mekanisme proses pelelangan itu sudah berbasis online dan terdaftar resmi pada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Tegas Rangkoatat.

Pria yang pernah menjabat sebagai Inspektur pada Inspektorat Daerah KKT tersebut menjelaskan, terkait dengan identitas perusahaan, tentunya terdaftar pada LPSE secara resmi. Semua perusahaan yang mengikuti proses-proses lelang itu, resmi terdaftar di LPSE. Kalo tidak terdaftar, maka sejak awal ketika mengikuti proses lelang, dengan sendirinya sudah ditolak oleh sistem.



 


Share post ini: