Hari Pertama Masuk Libur Lebaran Dihadiri 80% ASN


Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) melakukan pengawasan dan kroscek langsung terhadap jumlah kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada apel gabungan di kantor Bupati Kepulauan Tanimbar (KKT). Apel yang dipimpin langsung Bupati KKT, Petrus Fatlolon dihadiri kurang lebih 80% ASN.

Saumlaki, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) melakukan pengawasan dan kroscek langsung terhadap jumlah kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada apel gabungan di kantor Bupati Kepulauan Tanimbar (KKT). Apel yang dipimpin langsung Bupati KKT, Petrus Fatlolon dihadiri kurang lebih 80% ASN.

Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) kepada semua kepala daerah di Indonesia, agar segera melakukan pendataan dan identifikasi terhadap ASN pada hari pertama masuk libur Lebaran.

“Ini perintah Menpan-RB dan akan laporkan langsung, paling lambat pukul 03.00 sore (WIT).” Kata Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Dalam apel gabungan yang dihadiri oleh seluruh unit kerja pada lingkup Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut metode pengecekannya dilakukan secara random, berbeda dengan biasanya. Pengecekan kehadiran dilakukan langsung oleh Sekretaris/Kepala Bagian unit kerja berbeda dan disaksikan langsung oleh pimpinan unit kerja yang diabsen.

“Misalnya Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, akan mengambil data kehadiran pada Dinas Komunikasi dan Informatika.” Ujar Bupati.

“Anggap saja absen yang ada pada bapak/ibu masih dalam keadaan kosong, segera dicek berapa yang hadir, berapa yang tidak hadir.” Lanjutnya.

Berdasarkan rekapan kehadiran yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, total pegawai yang tidak mengikuti apel tersebut sebanyak 246 orang. Hasil tersebut langsung disampaikan secara lisan dalam apel gabungan tersebut kepada Bupati KKT.

Tindaklanjut hasil laporan BKPSDM tersebut, bupati menginstruksikan agar segera melaksanakan penindakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Terhadap ASN yang tidak melaksanakan tugas dihari pertama ini, akan diberikan sanksi sesuai dengan PP 53 tahun 2010 yaitu diberikan peringatan pertama secara tertulis tanpa pandang bulu. Jadi, ada pejabat esselon 2 juga yang diberikan peringatan.” Pungkas Fatlolon.


Share post ini: