Jelang Kunjungan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan di Saumlaki, Staf Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI Pantau Persiapan Pemda KKT Pada Hari Anak Nasional


Staf Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI - Pendeta Benny Bernard Arnodo Narah Lefaan : “Saya melihat betapa antusiasnya pak Bupati dan semua Kepala – Kepala Dinas terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sampai pada unsur Aparat keamanan, semua memiliki hati yang sama untuk melindungi perempuan dan anak. Selanjutnya, memang Undang-Undang  perlindungan perempuan dan anak sudah berjalan dari presiden yang sebelumnya, tetapi baru dilaksanakan oleh presiden Joko Widodo. Beliau memerintahkan untuk semua Menteri bukan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saja tetapi semua unsur Kementerian”

Saumlaki, Staf Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI  Pendeta Benny Bernard Arnodo Narah Lefaan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah teristimewa kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang selama ini melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian tentang kepentingan Daerah.

“Saya melihat betapa antusiasnya pak Bupati dan semua Kepala – Kepala Dinas terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sampai pada unsur Aparat keamanan, semua memiliki hati yang sama untuk melindungi perempuan dan anak. Selanjutnya, memang Undang-Undang  perlindungan perempuan dan anak sudah berjalan dari presiden yang sebelumnya, tetapi baru dilaksanakan oleh presiden Joko Widodo. Beliau memerintahkan untuk semua Menteri bukan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saja tetapi semua unsur Kementerian” katanya di sela-sela kegiatan Hari Anak Nasional di Saumlaki Jumat, (28/7/2019)

Dikatakan, Kerjasama dengan elemen–elemen masyarakat baik LSM, Pihak gereja , mesjid, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang memiliki peran yang sangat penting supaya dapat melihat Undang-Undang yang dikeluarkan oleh negara yang melindungi perempuan dan anak.

“Hasil kegiatan hari ini sudah saya kirimkan kepada Ibu Menteri  dan beliau sempat memberikan apresiasi dan salam hormat bagi pak bupati dan juga untuk semua teman – teman yang terlibat dalam acara dan beliau pastikan tanggal 26 Agustus beliau akan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Sesuai jadwal tanggal 29 Juli Pak Bupati dan Kepala Dinas, Kepala bidang akan kami undang ke Jakarta untuk rapat koordinasi terakhir” lanjutnya

Kehadiran Ibu Menteri pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan direncanakan juga bukan saja di Kota Saumlaki tetapi akan mengunjungi sejumlah desa.

“di sana ada program–program  persiapan untuk kedepan akan dijadikan sebagai Kabupaten layak anak atau ramah anak harus ada PAUD dan Puskesmas ramah anak, Polres ramah anak, dan ada ruang bermain untuk anak, dan ada ruang khusus untuk menyusui, sehingga semua persiapan ini akan dijadikan sebagai kabupaten ramah anak. lanjutnya Saya sangat antusias sekali bahwa Tanimbar dapat melangkahi penghargaan yang awalnya ada pratama baru madya, tetapi yang saya lihat kita akan melangkahi pratama dan peroleh madya, karena di Indonesia Timur belum ada yang memperoleh penghargaan ramah anak, dan sering kali ibu menteri menandatangi piagam beliau sedih, kenapa Indonesia Timur belum ada dan itu tergantung dari pimpinan daerah dan Kepala–Kepala Dinas terkait ada kerjasama yang baik.

Mengenai harkat dan martabat perempuan dia mengatakan, Kementerian berharap dari tokoh – tokoh agama, tokoh – tokoh adat dapat melihat yang terbaik dan jangan merugikan sepihak.

“saya tekankan di sini dapat dimuat dikoran atau media lain “ Perempuan tidak dapat dibayar “ karena selalu urusan KDRT sampai ke adat bayar perempauan sopi 1 botol sudah selesai urusan, tetapi kedepan ada terjadi perlakuan yang sama terhadap perempuan lagi, sangat bertentangan dengan adat di mana Allah menciptaka perempuan dan laki–laki nilainya tidak dapat dibayarkan” tegasnya

Menjawab Tentang Sinergitas Pemerintah Pusat Dengan Daerah Tetapi Masih Kurang Tenaga Psikolog Di Daerah Lebih Khusus Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,dia mengatakan, Masalah tenaga psikolog anak di semua kabupaten kota mengalami hal yang sama.

“memang sangat minim dan bahkan tidak ada, tetapi sering kali saya sampaikan kepada teman–teman kepala dinas kita dapat melibatkan guru–guru sekolah minggu, guru–guru dari muslim yang dapat kita pakai, dan memang tenaga psikolog ini sangat kurang karena ada yang memilki ilmu atau ada yang terdekat di daerah dari Ambon, kami akan kirimkan ke Tanimbar

Selanjutnya tentang tindak KDRT terhadap perempuan dan anak di wilayah Indoensia Timur dan Papua Timur dan Papua Barat, Maluku sampai di Tanimbar dia mengatakan, Kehadiran ibu menteri nanti, akan mendengar langsung lewat dialog dengan orangtua dari para korban KDRT kekerasan seksual terhadap anak.

“Ibu Menteri sudah memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan Perda sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak akan ada hukuman 5-10 tahun sampai pada hukuman kebiri  dan hukuman mati” tandasnya.


Share post ini: