KABUPATEN MTB KEMBALI RAIH OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP) DARI BPK RI


Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, bertempat di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Maluku (Jumat (13/7).

Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat kembali meraih Opini  Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017. 

Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat menerima secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI bertempat di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Maluku (Jumat (13/7). Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku menyerahkan juga 2 LHP kepada 2 kabupaten di Provinsi Maluku antara lain Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Kepulauan Aru. Selain Kabupaten MTB yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian, Kabupaten Maluku Tengah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan Kabupaten Kepulauan Aru mendapat opini disclaimer.

Dalam sambutannya Ketua BPK Perwakilan Maluku Bapak Muh. Abidin menekankan 4 hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu kesesuaian dengan standar akutansi pemerintahan, kesesuaian perlengkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektifitas pengendalian intern. Muh. Abidin mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Ia juga mengharapkan kepada Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru agar dapat meningkatkan opini di tahun mendatang dengan melakukan perbaikab terhadap kelemahan-kelemahan yang ada sesuai rekomendasi BPK.

Ketua DPRD Kab. MTB Frengki Limbers yang mewakili para Ketua DPRD untuk membawakan sambutan menyampaikan bahwa DPRD akan terus mengawal tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan akan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah meningkatkan kinerja keuangan daerah sehingga di tahun depan Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Terhadap opini yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Kabupaten MTB, Bupati MTB Petrus Fatlolon berjanji akan mengawal kinerja keuangan daerah sehingga Maluku Tenggara Barat di tahun mendatang akan memperoleh opini yang sama dengan Kabupaten Maluku Tengah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Fatlolon berharap agar SKPD dapat terus meningkatkan kinerjanya dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"saya sangat yakin apabila setiap SKPD dapat menjalankan fungsinya dengan baik terutama bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka di tahun depan kita akan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BPK akan segera kita ditindaklanjuti" tutup Fatlolon.


Share post ini: