KANTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA MTB, GELAR DIKLAT SERTA UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA


Kantor Pengadaan Barang dan Jasa MTB gelar diklat serta Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bertempat di Balai Pembinaan Umat Sejahtera Saumlaki. Rabu ( 10/10/2018

Saumlaki, Kantor Pengadaan Barang dan Jasa MTB gelar diklat serta Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bertempat di Balai Pembinaan Umat Sejahtera Saumlaki. Rabu ( 10/10/2018 .  Paradigma birokrasi yang tengah berkembang saat ini adalah Reformasi Birokrasi dan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) yang pada dasarnya negara dan masyarakat mengendaki ASN yang memiliki sikap kompetensi keilmuan yang profesional dan memiliki sikap kerja yang baik atau biasa disebut memiliki integriras moralitas yang baik.

”Dengan memiliki ASN yang berintegritas dan bermoralitas yang baik akan mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berewibawa. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa haruslah didukung dengan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing, serta memiliki profesionalitas dan integritas moral yang baik, ” kata Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Maluku Tenggara Barat  dr. Edwin Tomasoa membaca sambutan tertulis Bupati Maluku Tenggara Barat.

Aparatur Sipil Negara juga diwajibkan memiliki keunggulan kompetetif dan memegang teguh etika birokrasi dalam meberikan pelayanan kepada publik yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Dimana peningkatan kualitas pelayanan publik perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dibelanjakan melalui setiap proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

”Kegiatan diklat ini mengingatkan kita bahwa pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, agar dapat memastikan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan prosedur dan mekanismenya, sehingga barang/jasa yang dihasilkan bermutu dan terwujudnya nilai manfaat penggunaan keuangan daerah, ” lanjut Bupati

Dikatakannya, Seiring dengan hal tersebut, pemerintah dari waktu ke waktu terus menerus menyempurnaakan regulasi di bidang pengadaan barang/jas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kebijakan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab. Hal ini diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang merupakan pengganti dari peraturan – peraturan Presiden sebelumnya.

” Memperhatikan terbatasnya ketersediaan jumlah ASN di Kabupaten MTB yang telah memiliki sertifikat keahlian di bidang pengadaan barang/jasa sebagai besar telah menduduki jabatan struktural. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja di setiap SKPD yang memahami secara baik tentang pengadaan barang dan jasa, ”

Disamping itu, dengan ditandatanganinya rencana Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (RA_PPK) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersama KPK RI, di mana salah satu poin pentingnya adalah mewajibkan pemerintah daerah agar segera menjadikan kelompok kerja (POKJA) pengadaan barang/jasa bersifat permanen atau tidak lagi bersifat HOAX. Untuk itu, diharapkan melalui diklat dan ujian sertifikasi ini akan menghasilkan SDM yang pada saatnya nanti dapat dipromosikan sebagai anggota Pokja permanen.

” Perlu saya tegaskan, bahwa kebijakan nasional saat ini mekanisme ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa tidak lagi dilaksanakan secara manual tetapi sudah dilaksanakan secara online. Hal ini menggambarkan bahwa kepentingan negara dan bangsa ingin menghasilkan SDM pengadaan barang dan jasa yang benar-benar berkualitas sehingga unsur-unsur nepotisme dan kolusi tidak akan menjadi bagian proses ujian tersebut, ” tegas Bupati.

Bupati berpesan, para peserta dapat mengikuti diklat ini dengan sungguh-sungguh sehingga pada waktunya mengikuti ujian dapat dinyatakan lulus dan memiliki sertifikat keahlian dan nantinya dapat berperan sebagai pelaku Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah di setiap SKPD.

Kegiatan diklat tersebut berlangsung dari tanggal 10 s/d 13 Oktober 2018 dan diikuti 50  peserta  Kasubag Perencanaan dan Keuangan dari 30 SKPD di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Peserta dari 10 Kecamatan.

©diskominfo-mtb


Share post ini: