Kepala BAPENDA : Pengelolaan Keuangan Daerah Harus Dikelola Secara Transparan


Kepala Badan Pendapatan Daerah - Utha Kabalmay : "kita harus mengelola keuangan daerah ataupun pendapatan daerah itu secara transparansi. Mengapa transparansi ? Supaya orang bilang bahwa tidak ada dusta diantara kita, jangan sampai pendapatan daerah yang kita kelola katakanlah kita dapat 100 juta tetapi kita laporkan hanya 90 juta atau sebaliknya, ”

Saumlaki, Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk Pendapatan Daerah dewasa ini harus dikelola secara Tertib, Akuntabel dan Transparansi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan saat ini merupakan salah satu wujud Aspek transparansi yang memang ditentukan oleh Undang-Undang, khususnya UU No.1 tahun 2004, Undang-Undang No. 17 tahun 2003.      

”kita harus mengelola keuangan daerah ataupun pendapatan daerah itu secara transparansi. Mengapa transparansi ? Supaya orang bilang bahwa tidak ada dusta diantara kita, jangan sampai pendapatan daerah yang kita kelola katakanlah kita dapat 100 juta tetapi kita laporkan hanya 90 juta atau sebaliknya, ”kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Utha Kabalmay saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Kesepahaman (MoU) di Saumlaki.(21/3/2019)

Dikatakannya, Penandatanganan Nota Kesepakatan yang dilakukan saat ini hanya difokuskan pada Kerjasama Rekonsiliasi Data Pembayaran Pajak Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan dan bukan kepada jenis atau objek pajak yang lain.

”Sesuai UU, ada kurang lebih 10 jenis pajak yang diberikan kewenangan untuk pemerintah daerah kelola diantarany pajak hotel, pajak restoran, PBB termasuk juga BPHTB. Mengapa dari 10 itu kita hanya melakukan penandatanganan terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan? karena memang terkait dengan pajak ini ada kaitan pengurusan administrasinya di tiga unit ini baik di Badan Pendapatan Daerah, di kantor pertanahan, maupun juga di Kantor Pelayanan Pajak, ”lanjutnya.

 Dikatakan, alasan yang kedua yang sangat penting adalah telah dikeluarkannya SK Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 030-137-tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 dan Satuan Pelaksana Rencana Aksi.

”dimana dalam Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi telah ditetapkan Program Kerja dari SKPD Badan Pendapatan Daerah salah satunya diantaranya adalah melakukan Rekonsiliasi secara manual maupun elektronik dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga Kantor Pelayanan Pajak Saumlaki,”tandasnya

© Diskominfo 2019


Share post ini: