KEPALA DINAS METANFANUAN MEMBANTAH TENAGA KONTRAK DAERAH DIPERTANYAKAN


kebijakan dinas mengutus Tenaga Kontrak Daerah(TKD) staf PNS dan melakukan perjalanan dinas (SPPD) ke sejumlah kecamatan adalah karena kebutuhan Pemerintah, Bangsa dan Daerah dan kebijakan itu dinilai tidak mencederai proses seleksi yang dilakukan Pemerintah Daerah januari lalu. Pasalnya, Tenaga Kontrak Daerah tersebut termasuk dari 15 tenaga kontrak yang sudah melaksanakan tugas selama ini pada Disdukcapil yang telah disepakati dalam pembahasan bersama pimpinan SKPD tentang beban kerja, yang dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Barat.

Saumlaki, Menanggapi pemberitaan miring oleh salah satu media on line pekan lalu yang menyatakan rektrutmen tenaga kontrak daerah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat dipertanyakan, menyebabkan Kepala Dinas Bapak Metanfanuan angkat bicara.

Mengapa tidak, pemberitaan miring tersebut menyatakan, sangat disayangkan karena ternyata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan kebijakan sepihak, memberikan perjalanan dinas (SPPD) kepada beberapa calon tenaga kontrak daerah ke sejumlah kecamatan untuk melakukan proses perekaman E-KTP sehingga dinilai telah mencederai proses seleksi tenaga kontrak daerah yang telah berjalan dengan baik. Padahal belum diumumkan hasil seleksi tenaga kontrak secara resmi oleh Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat Johosua. Metanfanuan yang didampingi 1 orang kepala bidang dan 1 Kasubag yang ditemui di ruang kerjanya (6/3) mengatakan, kebijakan dinas mengutus Tenaga Kontrak Daerah(TKD) staf PNS dan melakukan perjalanan dinas (SPPD) ke sejumlah kecamatan adalah karena kebutuhan Pemerintah, Bangsa dan Daerah dan kebijakan itu dinilai tidak mencederai proses seleksi yang dilakukan Pemerintah Daerah januari lalu. Pasalnya, Tenaga Kontrak Daerah tersebut termasuk dari 15 tenaga kontrak yang sudah melaksanakan tugas selama ini pada Disdukcapil yang telah disepakati dalam pembahasan bersama pimpinan SKPD tentang beban kerja, yang dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Barat.

Menurut Bapak Metanfanuan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam proses pertimbangan penetapan jumlah tenaga kontrak disamakan dengan beberapa SKPD yang memiliki beban kerja seperti Badan Pengelola dan Keuangan Daerah, Dinas Satpol P.P dan Kesehatan serta dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selajutnya dikatakan, Negara saat ini menghadapi beberapa iven politik ditahun 2018 dan 2019 antara lain, Pemilihan umum Presiden, pemilihan Kepala Daerah serta pemilihan DPD dan Legislatif. Karena itu kebijakan Disdukcapil yang dilakukan adalah penting dalam rangka mempercepat proses perekaman E-KTP di semua kecamatan yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. “Kebijakan dengan mengutus tenaga kontrak daerah tersebut ke kecamatan karena memiliki kompetensi dan keahlian khusus sehingga perlu digunakan tenaganya untuk mempercepat proses perekaman E-KTP, dan semua itu dilakukan demi kepentingan Bangsa dan Daerah. ”tegas Bapak Metanfanuan.

Selain itu menjawab pertanyaan tentang kendala apa saja yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam proses pelayanan kepada masyarakat selama ini, Bapak Metanfanuan mengatakan, pihaknya memiliki kendala pada peralatan, karena peralatan yang ada diakui sudah cukup tua termasuk keterbatasan komputer /laptop, bahkan sebagian peralatan tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan sehingga hampir sebagaian besar pegawai yang ada, bekerja dengan menggunakan laptop pribadi. Sedangkan menyinggung tentang kualitas kerja pegawai yang sering mendapat keluhan masyarakat karena salah pencetakan data seperti nama, Tanggal lahir, tahun lahir dan sebagainya, Metanfanuan mengatakan, kesalahan itu terjadi karena data yang diberikan oleh masyarakat tidak didukung dengan data persyaratan yang diminta.

Sehubungan dengan itu maka masyarakat dihimbau untuk memenuhi sejumlah persyaratan yang minta antara lain, Photo copy KTP Elektronik, photo copy Kartu keluarga, photo copy Akta Nikah Gereja, photo copy Akta Nika Sipil, photo copy Buku Nikah dari KUA dan Photo copy Ijasah agar menjadi data pendukung untuk seterusnya dilakukan pencetakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (kominfo-mtb)


Share post ini: