Kepala KP2KP Saumlaki : akui PAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar jadi Primadona


Kepala KP2KP Saumlaki - Kukuh Hanna Prapanca : ”Nantinya tidak lain tidak bukan akan kembali kesini dalam bentuk dana alokasi khusus, dana alokasi umum, penerimaan bagi hasil dan dana desa, sekarang kalau kita lihat dana desa misalnya disini ada sekitar 80 desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. ada sekitar 80 desa di Kepulauan Tanimbar dengan nilai dana desa antara 1 - 1,2 milliar, anggaplah semua sekitar 1,2 milliar akan tembus sekitar 100 milliar artinya semua pajak yang dihimpun oleh kantor pajak juga akan dikembalikan dalam bentuk dana desa, ”

Saumlaki, Pendapat Asli Daerah harus menjadi primadona, penerimaan pajak Kepulauan Tanimbar dari tahun ke tahun selalu meningkat 2016 nilainya sekitar 60, 2017 sekitar 85.

Pengakuan itu disampaikan Kepala KP2KP Saumlaki Kukuh Hanna ketika menyampaikan sambutannya pada acara kesepahaman Memmorandum  Off Understanding (MoU) antara pihak Perpajakan Saumlaki dengan Pemerintah daerah di Saumlaki. (21/03/019).

”Nantinya tidak lain tidak bukan akan kembali kesini dalam bentuk dana alokasi khusus, dana alokasi umum, penerimaan bagi hasil dan dana desa, sekarang kalau kita lihat dana desa misalnya disini ada sekitar 80 desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. ada sekitar 80 desa di Kepulauan Tanimbar dengan nilai dana desa antara  1 - 1,2 milliar, anggaplah semua sekitar 1,2 milliar akan tembus sekitar 100 milliar artinya semua pajak yang dihimpun oleh kantor pajak juga akan dikembalikan dalam bentuk dana desa, ”ujarnya

Selanjutnya dikatakan, sedangkan dana bagi hasil masih ada, dana alokasi umum, dana alokasi khusus masih diberikan oleh pemerintah pusat, harapannya, Pendapatan Asli Daerahnya daerahnya akan semakin meningkat.

”harapan saya kerjasama ini akan membuka pintu gerbang baru semakin meningkatnya penerimaan pajak daerah dan pajak pusat semakin bagusnya, sehingga masyarakat dalam mengakses hak miliknya atau propertynya memiliki sertifikat itu adalah memiliki secara gambling dan bisa digunakan untuk mengakses pintu ekonomi, ” tandasnya.

Menurutnya, Jaman teknologi  informasi sedemikian majunya adalah wajib hukumnya sehingga sinergitas antar instansi pemerintah terbangun, dan dengan  di tandatanganinya MoU ini adalah menjadi pintu gerbang untuk saling berrekonlisiasi data bertukar data satu sama lain.

© Diskominfo 2019


Share post ini: