KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPID) MALUKU : Pelanggaran Terhadap Ketentuan Penyiaran Mendapat Sanksi Teguran Hingga Pencabutan Izin Penyiaran


Ketua Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Maluku Mutiara Dara, S.Sos.,I Kom “Kalau mau mendirikan sendiri, mereka akan membayar izin setiap tahun itu sebanyak Rp. 155.000.000,- nah, bayangkan kalau orang punya usaha dengan  pelanggan hanya 25  orang dan besar  iuran Rp. 35.000/bulan mau bayar seperti apa”

Saumlaki, Pelanggaran terhadap ketentuan penyiaran akan mendapat sanksi berupa  teguran hingga pencabutan izin penyiaran, meskipun setiap orang berhak dan bebas mendirikan penyiaran namun harus taat dan patuh terhadap ketentuan undang-undang penyiaran,  termasuk memenuhi syarat  yang berlaku dalam pelaksanaannya.

“Kalau mau mendirikan sendiri, mereka akan membayar izin setiap tahun itu sebanyak Rp. 155.000.000,- nah, bayangkan kalau orang punya usaha dengan  pelanggan hanya 25  orang dan besar  iuran Rp. 35.000/bulan mau bayar seperti apa” Ujar Ketua Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Maluku Mutiara Dara, S.Sos.,I Kom kepada awak media diakhir pelaksanaan Rakor dan Workshop Penyiaran di Saumlaki (27/11/2019).

Lembaga penyiaran publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hanya RRI Saumlaki yang mengantongi izin operasioal penyiaran sedangkan siaran berjaringan hanya  TV  Kabel  Tanimbar  yang sudah punya izin.

“Jadi kami usulkan, kalau boleh mereka melakukan perjanjian kerjasama karena urus sendiri itu lebih  mahal selain harus punya izin profider ke konten  sumber kontennya dan tidak  boleh produksi sendiri. Di  Maluku ini, yang sudah punya izin perluasan baru PT. Thunggal. Jadi kalau mau buat sendiri, tidak apa-apa yang penting itu tadi. Di Saumlaki yang berizin ada 11 sedangkan yang belum berizin ada 8, itu termasuk di Batu Putih, Seira, dan di Larat.”lanjutnya

Jika setiap lembaga penyiaran publik baik TV maupun Radio yang sudah memiliki izin diakui sangat minim untuk melakukan pelanggaran.

“Karena kami  yang mengurus izin  di setiap lembaga, mereka tanda tangan, yang namanya P3SPS ( Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).  sangsinya ketika mereka melakukan pelanggaran akan diberikan teguran sampai 3 kali kemudian penghentian acara, hingga izin  dicabut.”jelasnya

Menurut dia, selama ini sudah terdapat lembaga penyiaran yang sering melakukan pelanggaran dan itu adalah lembaga penyiaran yang belum mendapatkan izin.

“Jadi itu sering, melalui TV Kabel mereka putar musik yang tidak pantas untuk di siarkan, misalnya lagu Aserehe, dan beberapa lagu Ambon yang bahasa / kata-kata tidak senonoh/tidak pantas didengar yang  tidak boleh disiarkan.”ungkapnya.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang kewenangan pengawasan KPID, dia mengatakan,  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah itu hanya ada di provinsi, tapi kewenangannya menjamin setiap warga negara yang ada di propinsi Maluku untuk memperoleh informasi yang baik dan benar.

“Artinya, masyarakat di Saumlaki, di Larat, di Pulau Marsela, di Lingat semuanya harus dapat informasi yang baik dan benar.”tandas dia

Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditentukan KPID Maluku menjadi  lokasi Rapat Koordinasi dan workshop penyiaran 2019 karena dinilai telah mengalami perubahan dalam  pembangunan.

“Ini menjadi tolak ukur kabupaten yang maju. Kebetulan saya sudah keliling semua, kecuali di Aru. Hanya dari penilaian saya, di sini sudah yang paling maju.” ungkapnya


Share post ini: