MASYARAKAT WATURU BEBASKAN LAHAN UNTUK KEBUTUHAN AIR BERSIH


BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT “saya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama marga dan soa yang memang memiliki sumber air bersih tadi, supaya pada saatnya melalui mekanisme ganti rugi sumber air bersih tersebut, harus dilepaskan kepada pemerintah dan itu menjadi aset pemerintah dan aset seluruh lapisan masyarakat. Saya mengharapkan untuk semua pihak mendukung seluruh program melalui Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dianggarkan,”

Saumlaki,(Diskominfo). Bupati Maluku Tenggara Barat, Petrus Fatlolon, meminta masyarakat desa Waturu membebaskan lahan untuk kebutuhan air bersih kepada pemerintah daerah, sehingga ke depan masyarakat tidak kesulitan air bersih.

“saya memberikan penekanan kepada setiap kepala desa untuk memberikan perhatian terhadap beberapa perioritas pembangunan antara lain, harus memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang ada di setiap desa, agar air bersih jangan sampai terganggu, debit airnya menurun atau dikuasai oleh keluarga (oknum-oknum) secara peribadi,” ungkap bupati saat menghadiri acara Peresmian Gedung Pastori, Gereja Protestan Maluku Jemaat Waturu, Rabu (11/7/2018).

 

Selanjutya dikatakan, sumber-sumber air haruslah dikuasai pemerintah, supaya dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Sumber-sumber air tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat berhubungan dengan hajat hidup banyak orang, oleh karena itu haruslah dikuasai oleh pemerintah melalui pemerintahan desa.

“saya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama marga dan soa yang memang memiliki sumber air bersih tadi, supaya pada saatnya melalui mekanisme ganti rugi sumber air bersih tersebut, harus dilepaskan kepada pemerintah dan itu menjadi aset pemerintah dan aset seluruh lapisan masyarakat. Saya mengharapkan untuk semua pihak mendukung seluruh program melalui Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dianggarkan,” lanjut bupati.

Bupati mengatakan, Desa Waturu di tahun anggaran 2018 ini mendapat alokasi dana sebesar 1,8 milyar rupiah. “saya sudah minta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat, untuk segera berkoordinasi dengan camat dan kepala desa untuk dapat mengalokasikan anggaran melalui ADD, khusus pembebasan lahan di sekitar sumber-sumber air bersih di tahun 2018 ini, supaya ke depan kita tidak lagi bermasalah dengan sumber air bersih, jangan sampai anak cucu kita yang akan datang mengalami kesulitan air bersih,” tegas bupati.

©diskominfo-mtb


Share post ini: