Mathias Alubwaman Himbau Masyarakat Tolak Politik Uang


Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) KKT - Mathias Alubwaman : “Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Bawaslu Provinsi Maluku sedang menyuarakan yang namanya tolak politik uang. Jadi kami secara serempak nanti akan melakukan apel siaga untuk patroli pengawasan pada saat masa tenang. Di situ akan kami suarakan pada masyarakat untuk menolak politik uang pada masa tenang maupun pada hari pemungutan suara.”

Saumlaki, Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum tahun 2019 yang diselenggarakan secera serentak di seluruh Indonesia tanggal, 17 April 2019, Kepala Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Mathias Alubawaman, mengajak seluruh komponen masyarakat di kabupaten yang berjuluk duan-lolat tersebut untuk tetap konsisten dalam menjaga integritas dan tidak terpengaruh oleh politik uang.

“Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Bawaslu Provinsi Maluku sedang menyuarakan yang namanya tolak politik uang. Jadi kami secara serempak nanti akan melakukan apel siaga untuk patroli pengawasan pada saat masa tenang. Di situ akan kami suarakan pada masyarakat untuk menolak politik uang pada masa tenang maupun pada hari pemungutan suara.” Jelas Kepala Bawaslu KKT, Mathias Alubwaman di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (11/4/2019).

Mencermati perkembangan isu politik akhir-akhir ini, potensi pelanggaran pemilihan umum lebih banyak mengarah kepada politik uang menjelang moment tersebut. Bawasli KKT berharap masyarakat tidak memanfaatkan momen atau tahapan ini untuk mencari celah mendapatkan sesuatu yang tidak semestinya diperoleh dari para calon anggota legislatif ataupun partai politik.

“Kami berharap masyarkat tidak memanfaatkan momen/tahapan ini untuk mencari uang dari para caleg atau partai politik karena politik uang atau pelanggaran itu terjadi bukan hanya karena ada niat partai politik sendiri tetapi karena masyarakat yang meminta sehingga kejadian itu terjadi.” Kata Alubwaman.

Oleh karena itu Bawaslu menghimbau kepada masyarakat, apabila ada peserta pemilu yang memberikan uang, tolak uangnya lalu lapor orangnya karena mereka akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Jangan pakai istilah, terima uangnya lalu lapor orangnya. Tetapi tolak uanganya, lalu lapor pemberi uang. Bukan berarti karena ketentuan undang-undang, penerima uang atau meteriil tidak dikenakan sanksi pidana, oleh karena itu masyarakat mau sebebas-bebasnya menerima pemberi uang atau materi tetapi sebagai wujud pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan asas Pemilu, sebaiknya masyarakat wajib menolak setiap pemberian uang/meteri lainnya oleh siapapun yang mengatasnamakan peserta pemilu.” Tegas Alubwaman.

© Diskominfo 2019


Share post ini: