Panitia Penanggung Jawab: Tidak Ada Penundaan Pilkades Serentak di Tanimbar


Di tempat yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampy Moriolkossu, S.H., yang juga merupakan bagian dari Panitia Penanggungjawab Pilkades Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memberikan penjelasan sekaligus klarifikasi terkait proses penjaringan calon kepala desa pada beberapa desa di daerah ini.

Saumlaki, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Panitia Penanggungjawab Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memastikan tidak ada penundaan dalam pelaksanaan Pilkades Serentak dalam tahun 2021 di daerah ini. Keseluruhan tahapan dalam proses Pilkades di 48 desa di Tanimbar akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Penanggungjawab Pilkades Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Cornelis Belay, S.Sos., M.Si., kepada sejumlah awak media dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Selasa, 16 Februari 2021, bertempat di Ruang Rapat Bupati Kepulauan Tanimbar.

Pada kesempatan ini, Belay juga menanggapi sejumlah pemberitaan di beberapa media massa terkait hasil rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Provinsi Maluku dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku. Sejumlah pemberitaan tersebut mewacanakan kemungkinan penundaan pelaksanaan Pilkades secara serentak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sementara berlangsung. “Pada prinsipnya panitia tetap melanjutkan setiap tahapan Pilkades ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Menurut jadwal, tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah kampanye calon kepala desa yang akan berlangsung selama 3 hari, yaitu dari tanggal 25 sampai dengan 27 Februari 2021. Sementara itu, pemungutan suara untuk pemilihan kepala desa akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2021,” tegas Belay.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampy Moriolkossu, S.H., yang juga merupakan bagian dari Panitia Penanggungjawab Pilkades Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memberikan penjelasan sekaligus klarifikasi terkait proses penjaringan calon kepala desa pada beberapa desa di daerah ini.

Sementara itu, terkait dengan pemberitaan di beberapa media massa mengenai ketidakpuasan beberapa pihak terhadap proses Pilkades yang sementara berlangsung, Moriolkossu memberikan penjelasan bahwa Panitia Penanggungjawab Pilkades Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan kesempatan kepada setiap pihak yang merasa dirugikan dalam proses Pilkades Serentak ini untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. “Setiap Keputusan Bupati dalam proses Pilkades Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini termasuk dalam kategori ‘keputusan’ (beschikking) yang sifatnya konkret, individual, dan final, sehingga merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena itu, kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas setiap keputusan tersebut, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,” tegas Moriolkossu.

Moriolkossu juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi jika dalam waktu dekat Komisi I DPRD Provinsi Maluku akan melaksanakan peninjauan lokasi terkait proses Pilkades Serentak yang sementara berlangsung di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terhadap hal itu, Moriolkossu menyampaikan bahwa baik DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun DPRD Provinsi Maluku memiliki hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah tetap menghargai setiap rekomendasi dari kedua lembaga legislatif tersebut. Meski demikian, pihaknya akan tetap melakukan kajian terhadap setiap rekomendasi tersebut, sehingga keputusan yang akan diambil oleh pemerintah daerah terkait dengan setiap rekomendasi tersebut dapat tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, sejumlah pimpinan SKPD dan Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, diantaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektur Daerah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.


Share post ini: