Pariwisata Tanimbar Mendapat Masukan Berbagai Pihak


Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku - Tuty Huwae "Selain itu, dukungan dari SKPD terkait pemberdayaan masyarakat, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan tentang kesehatan lingkungan di desa-desa tujuan wisata, dan lainnya. “Dan memang pariwisata tanpa yang lain tidak akan mungkin seperti itu,”

Saumlaki, Persoalan parwisata di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mendapat perhatian dan masukan dari berbagai pihak. Hal tersebut terlihat pada saat kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal, 14-15 November 2019 di Saumlaki.

Salah satu yang memberikan masukan tentang pariwisata Tanimbar adalah Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Tuty Huwae dalam kapasitas sebagai narasumber pada kegiatan dimaksud.

Menurut Tuty, Dinas Pariwisata harus pro aktif untuk kembali mengkaji apa yang menjadi masukan dalam diskusi pada kegiatan pelatihan, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan tupoksi dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang dapat disinkronkan melalui program/kegiatan.

“Yang pariwisata butuhkan yaitu sinergi, itu yang sangat penting,” kata Tuty Huwae setelah acara penutupan kegiatan Tata Kelola Destinasi di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Jumat (15/11/2019).

Sebenarnya pariwisata di Tanimbar sudah cukup terkenal walaupun di satu sisi ada keterbatasan. Tetapi dengan adanya kunjungan kapal-kapal pesiar, grup diving dan grup lainnya, memberikan sebuah harapan bahwa sebenarnya di sini untuk pariwisata cukup baik dan maju.

“tinggal bagaiman kita harus kembangkan lagi untuk lebih baik lagi,” Ujar Huwae.

Selanjutnya menurut Huwae, pariwisata membutuhkan kerjasama lintas sektor dan mesti mendapat perhatian serius dari semua pemangku kepentingan di KKT.

Misalnya dari sisi masyarakat, perlu dibentuk kelompok-kelompok sadar wisata, membuat pelatihan-pelatihan yang lebih menyentuh.

Selain itu, dukungan dari SKPD terkait pemberdayaan masyarakat, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan tentang kesehatan lingkungan di desa-desa tujuan wisata, dan lainnya. “Dan memang pariwisata tanpa yang lain tidak akan mungkin seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu anggota DPRD KKT, Ricky Jauwerisa yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut mengharapakan, Dinas Pariwisata dapat menerima dan mengimplementasi setiap masukan tentang persoalan pariwisata dan lebih menekankan pada pengembangan pariwisata bahari.

“Karena dari tadi, output yang disampaikan bahwa banyak sekali, kita punya pantai-pantai alami dikesampingkan,” kata Ricky.

Lain halnya dengan Kepala Desa Tumbur, Isaias Malindir yang lebih terfokus kepada pengembangan potensi ukiran patung dan perahu serta kain tenun Tanimbar.

“Sejauh ini anggaran yang kami kucurkan secara khusus untuk pengembangan pariwisata di desa Tumbur, prioritasnya adalah bagaimana para pengukir-pengukir secara khusus kita berdayakan sehingga bisa menciptakan kreatifitas seni dalam mengembangkan ukiran patung dan perahu layar,” kata Isaias.

Lanjutnya, “kami sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur, sehingga dapat menunjang pengembangan perekonomian masyarakat di Desa Tumbur,” katanya. 


Share post ini: