PEMDA MTB MEDIASI DESA WOWONDA DAN ILNGEI SEPAKAT BERDAMAI


KEPALA DESA WOWONDA DAN ILNGEI SEPAKAT BERDAMAI DI SAKSIKAN OLEH BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT DAN ASSISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA MALUKU TENGGARA BARAT
Saumlaki, Pemerintah Daearah Maluku Tenggara Barat melakukan pertemuan dengan masyarakat perwakilan desa Ilngei dan Wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan diruang Bupati Maluku Tenggara Barat (16/01) untuk mencari solusi perdamaian.
Pertemuan tersebut dimediasi oleh Pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Fatlolon, didampingi Assisten Bidang Pemerintahan Setda MTB yang sekaligus bertindak sebagai moderator dalam pertemuan tersebut.
Bupati Fatlolon dalam arahan mengatakan, kedua desa bersaudara itu sudah saatnya bersepakat untuk berdamai apalagi memiliki ikatan persaudaraan sejak turun –temurun yang harus dijaga, oleh karena itu apapun masalahnya harus segera diselesaikan secara baik . ”Saya akan memerintahkan ibu camat Tanimbar Selatan, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Dinas, Kabag Hukum, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk segera berkoordinasi dengan Kapolres MTB agar secepatnya proses masalah ini.”tandas Fatlolon ” Guna menjamin suasana keamanan dan ketertiban, dua desa bersaudara itu bersepakat menandatangani sejumlah buitr kesepakatan yang tertuang dalam keputusan bersama antara lain :
1. Sejak hari ini dan seterusnya kondisi keamanan dan ketertiban yang sempat menegangkan dan menyebabkan keributan antara kedua desa, telah dinyatakan selesai, aman dan damai; 2. Sejak hari ini juga segala aktifitas masyarakat berjalan normal, aman dan damai; 3. kedua desa wajib melakukan ritual adat di desa masing – masing; 4. Penyelenggaraan misa hitam akan dilaksanakan oleh kedua desa oleh bapak Pastor paroki; 5. barang siapa yang kembali memicu konflik akan dikenakan sanksi. Sanski yang dimaksud terdiri dari tiga hal antara lain : (1) dari sisi sanksi adat: uang tunai Rp. 50.000.000, babi 2 ekor, satu botol sopi. (2) sedangikan dari sisi Gereja : keluarga tidak menyambut, kematian tidak dilayani ( tidak dimakamkan secara gereja katolik ) (3) Hukum : hukum positif tetap berlaku bagi pelaku, hukum dibebankan kepada pelaku bukan kepada kepala desa. 6 butir kesepakatan keputusan yang telah ditandatangani kedua desa (Ilngei dan wowonda) diharapkan dapat ditegahkan bersama sehingga akan berdampak pada kalancaran aktifitas masyarakat yang sebelumnya tersendat karena sempat terjadi konflik antara dua desa bersaudara itu, termasuk 3 butir sanksi hukum adat yang merupakan kesepakatan bersama perlu dihindari sehingga pada gilirannya tidak menimbulkan gesekan horisontal yang berkepanjangan.
Semua masyarakatpun berharap kondisi ketegangan yang sempat terjadi antar kedua desa itu sudah harus dilupakan karena kedua desa itu adalah desa bersaudara yang tidak terlepas dari hukum adat duan dan lolat yang harus ditaati dan dan dimpilentasikan dalam berbagai kehidupan sebagai anak-anak adat Tanimbar yang cintai damai.
Turut hadir dalam pertemuan mediasi itu, Camat Tanimbar Utara(Maryke Dasmasela SSTP), Kepala Bagian Pemerintahan (Somalay Batlayery SSTP), Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ( Corneles Belay ), Kepala Desa Wowonda (Yanuarius Marisyembun ), Kepala Desa Ilngei ( Laurensius Sermatan), Ketua BPD, ketua pemuda, ketua lembaga adat dan perwakilan masyarakat dari kedua desa bersaudara itu.

Share post ini: