PEMDA USULAN PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR


Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengusulkan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi nama Kepulauan Tanimbar dalam ruang rapat  Kementerian RI Dalam Negeri, di Jakarta 23/7/

Saumlaki, (diskominfo). Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengusulkan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi nama Kepulauan Tanimbar dalam ruang rapat  Kementerian RI Dalam Negeri, di Jakarta (23/7/2018).

Usulan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kepulauan Tanimbar merupakan aspirasi lapisan masyarakat telah disampaikan kepada Pemerintah daerah 2015 lalu untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku. 

”aspirasi ini benar-benar murni dari masyarakat, dimana sejak Kabupaten Maluku Tenggara Barat dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Maluku Barat Daya, maka secara geografis wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat hanya terdiri dari gugusan Kepulauan Tanimbar saja dan secara historis masyarakat di wilayah ini dikenal dengan masyarakat Tanimbar. Masyarakat menginginkan agar jati diri Tanimbar terukir juga pada nama Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ” ungkap Bupati saat memaparkannya di hadapan rapat.

Dikatakan, Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat sudah mengajukan surat kepada Bapak Presiden RI agar sekiranya pada saat event Pesparani Tingkat Nasional di Kota Ambon, beliau berkenan hadir di Saumlaki untuk mencanangkan peresmian nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus meresmikan beberapa infrastruktur di daerah dan penyerahan sertifikat tanah bagi masyarakat.

”Untuk itu kami sangat menaruh harapan kepada Kementerian/Lembaga terkait agar dapat menindaklanjuti usulan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ” lanjut Bupati.

Pada kesempatan yang sama  Direktur Batas Daerah dan Otonomi Kementerian Dalam Negeri, Dr, Drs. Tumpak Simanjuntak, MA yang memimpin rapat tersebut mengatakan, pada prinsipnya perubahan nama kabupaten tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Daerah telah memenuhi setiap tahapan persyaratan sampai di tingkat pusat.

Simanjuntak juga memaparkan sembilan tahapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Nama Kabupaten. “Sembilan tahapan ini akan berproses setelah adanya ijin prakarsa dari Bapak Presiden RI, karena beliaulah yang memiliki kewenangan tersebut,” lanjut Simanjuntak.

Dia berharap, pihak Kementerian Sekretariat Negara dapat memberikan pertimbangan kepada Bapak Presiden terkait dengan usulan perubahan nama kabupaten tersebut. Selain itu  Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Kementerian Sekretariat Negara, Tuti Trihastuti Sukardi yang juga hadir meyakini, bahwa apabila perubahan nama kabupaten ini adalah benar-benar muncul dari aspirasi masyarakat yang menggambarkan jati dirinya, maka Bapak Presiden tentunya tidak akan keberatan untuk proses selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi usulan perubahan nama ini, Asisten Deputi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kementerian Koordinator Polhukam menyampaikan pertimbangan terkait hal-hal administasi yang dapat diantisipasi dan dibicarakan bersama dengan pihak KPU Pusat terutama KTP Elektronik dan  Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 apabila perubahan nama kabupaten ini dilakukan.

Pemerintah Provinsi Maluku yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan Drs. Jasmono, M.Si memberikan dukungan penuh terhadap Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk usulan perubahan nama kabupaten ini.

Pada akhir rapat dilakukan penandatanganan Berita Acara sebagai tanda diterimanya usulan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh Pemerintah Pusat menjadi Kepulauan Tanimbar yang memiliki makna sejarah tersendiri yang akan dikenang sepanjang massa.

Hadir pada rapat tersebut, Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Kementerian Sekretariat Negara, Asisten Deputi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kementerian Koordinator Polhukam, Kasubid Harmonisasi Politik dan Pemerintah Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM serta Kabid Toponomi Badan Informasi Geospasial dan beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri RI .

©diskominfo-mtb


Share post ini: