PENGANGKATAN FORMASI CPNSD DIRENCANAKAN MARET 2018


KEPALA BKPSDM "pengusulan Formasi CPNSD secara nasional sudah harus disampaikan tanggal 20 Januari 2018 ke pusat, namun khusus untuk Pemda Maluku Tenggara Barat baru menyampaikan revisi pengusulan CPNSD tersebut karena berbagai pertimbangan dan kebijakan pemerintah daerah yang menjadi skala prioritas."

Saumlaki, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) direncanakan pelaksanaaanya bulan Maret 2018 mendatang. Hal itu disampaikan Bapak Bupati Maluku Tenggara Barat Fatlolon pada apel gabungan (22/01) di halaman sekretariat Bupati Maluku Tenggara Barat.

Dikatakannya, Informasi Pengangkatan Formasi CPNSD di tahun anggaran 2018 yang baru direncanakan Bulan Maret mendatang mengalami perubahan, dimana anggaran yang diperuntukan kepada Proses Pengangkatan CPNSD hingga pengkajian sebelumnya bersumber dari APBN, sedangkan ditahun anggaran 2018 dibebankan kepada Kabupaten /kota masing-masing. “besok Selasa baru Kepala BKPSDM ke Jakarta untuk menyampaikan usulan revisi final dari Pemerintah daerah kepada Kementrian dan rencananya paling cepat bulan Maret barulah Kementerian menetapkan kouta CPNSD untuk Kabupaten Kota ”Ungkap Bapak Bupati.

Selanjutnya dikatakan, Jumlah kouta yang diusulkan sebelumnya sebanyak 530 CPNSD mengalami perubahan hingga 300 paling maksimal dan minimal sebanyak 100 karena anggaran yang diperuntukan bagi proses CPNSD dibebankan kepada anggaran daerah bukan lagi bersumber dari APBN berdasarkan kebijakan undang-undang yang mengalami perubahan. ”Karena itu pimpinan SKPD bersama pimpinan daerah, Bupati, Wakil dan dan Sekda, kita telah melakukan rapat bersama hari Sabtu kemarin, mengkaji dari aspek kemampuan keuangan daerah, kemudian mengkaji dari aspek kebutuhan CPNSD dan akhirnya diputuskan kouta yang akan diusulkan antara 100 sampai 300 CPNSD saja, kalau sekiranya anggarannya bersumber dari pusat maka kita usulkan sebanyak-banyaknya dan kita akan terima yang sebelumnya disampaikan ke kita sebesar 530 CPNSD, tetapi karena kebijakannya sudah berubah seluruh pembiayaan mulai dari tahap seleksi, prajabatan sampai ke pengkajian itu dibebankan ke daerah masing-masing.” Ungkap Fatlolon.

Penjelasan Bapak Bupati tersebut sekaligus mengklarifikasi isu miring yang terungkap di medsos belakangan ini yang menyatakan Pemerintah daerah Maluku Tenggara Barat hanya menerima kouta CPNSD sebanyak 40 saja.”setelah saya menugaskan Kepala BKD untuk berkoordinasi langsung dengan Kementerian ternyata berita / informasi dan data yang beredar di medsos adalah berita bohong, harap kita sama-sama menyampaikan hal ini kepada masyarakat, jangan sampai nanti masyarakat percaya kepada berita bohong.

Hal Senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ibu Yul. Ongirwalu yang dikonformasi di ruang kerjanya (22/01) terkait CPNSD, menepis isu miring di medsos yang menyebutkan Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat hanya menerima kouta sebesar 40 CPNSD merupakan informasi yang bohong karena ditahun 2018 terkait dengan formasi CPNSD terjadi perubahan regulasi bahwa seluruh pembiayaan mulai dari proses seleksi, Pengangkatan dan prajabatan sampai penetapan NIP dibebankan kepada daerah masing-masing bukan lagi bersumber dari APBN.” Ini merupakan beban juga bagi pemda masing-masing, ini kemudian mendapat pertimbangan dari MENPAN Reformasi dan Birokrasi RI untuk dikembalikan lagi dan direvisi, selanjutnya diusulkan ke lagi MENPAN dan Revormasi Birokrasi sesuai dengan kemampuan anggaran Kabupaten / Kota Masing-masing. Sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat baru mau mengantar usulan Formasi, kita juga belum tau kouta berapa dan kapan dilaksanakan seleksi CPNSD “ungkap Ongirwalu.

Ongirwalu menambahkan, pengusulan Formasi CPNSD secara nasional sudah harus disampaikan tanggal 20 Januari 2018 ke pusat, namun khusus untuk Pemda Maluku Tenggara Barat baru menyampaikan revisi pengusulan CPNSD tersebut karena berbagai pertimbangan dan kebijakan pemerintah daerah yang menjadi skala prioritas.

Menjawab pertanyaan tentang formasi jabatan yang diterima dalam proses seleksi nanti ibu kepala BKPSDM mengatakan, formasi CPNSD lebih banyak diperuntukan kepada Pendidikan dan Kesehatan sedangkan formasi jabatan teknis lainnya hanya disediakan kouta sebanyak 4 formasi sesuai dari MenPan dan Revormasi dan Birokrasi RI seperti Teknik Perhubungan dan Pekerjaan Umum (PU).


Share post ini: