Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi KKT Raih WTP


Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Piterson Rangkoratat : “Perlu kami jelaskan pada kesempatan ini bahwa, opini WTP yang diperoleh Pemda adalah sebuah prestasi kerja pengelolaan keuangan daerah yang terukur.”

Saumlaki, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku (Promal) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018, disebabkan karena metode penyajian laporan keuangan daerah tersebut, telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

“Perlu kami jelaskan pada kesempatan ini bahwa, opini WTP yang diperoleh Pemda adalah sebuah prestasi kerja pengelolaan keuangan daerah yang terukur.” Ujar Sekretaris Daerah, Piterson Rangkoratat di Saumlaki, Rabu (17/7/2019).

Menurut Rangkoratat, disebutkan terukur karena semua hal yang terkait dengan substansi laporan keuangan pemerintah tahun 2018, telah disajikan secara baik dan benar, berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

“Mulai dari realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas sepanjang tahun 2018, telah kita sajikan dengan baik.” Ungkapnya.

Lanjut Rangkoratat, selain laporan keuangan ada beberapa pengecualian yang telah diselesaikan pada tahun anggaran 2018, sehingga menyebabkan Pemkab KKT memperoleh opini WTP.

Pengecualian tersebut antara lain, aset daerah, hutang pihak ketiga, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ketekoran kas daerah. Namun keempat pengecualian tersebut pada tahun anggaran 2018, telah diselesaikan secara administrasi sehingga semua persoalan menjadi clear.

“Empat hal yang dikecualikan itu kemudian sudah tidak ada. Artinya, hal-hal yang bersifat material, yang mempengeruhi opini itu, kemudian sudah tidak ada. Kemudian, oleh BPK, Pemda KKT dapat memperoleh opini WTP.” Jelasnya.

Sebagaimana diketahui, aset daerah KKT telah menjadi persoalan sejak pemekaran menjadi Maluku Tenggara Barat. Sejumlah aset bawaan dari Kabupaten Maluku Tenggara,  berupa dokumen-dokumen yang merupakan bukti kepememilikan aset daerah tidak diserahkan. Hal tersebut terus terbawa dari tahun ke tahun, menyebabkan nilai aset membengkan menjadi miliaran rupiah, akibat dari keberadaan aset yang sulit untuk ditelusuri.

“Tapi, kemudian di tahun 2018, pimpinan daerah mempunyai konsistensi untuk bisa mengurai hal-hal yang selama ini tidak dapat terselesaikan untuk aset itu. Salah satu langkah yang diambil adalah menghadirkan konsultan.” Katanya.

Pihak ketiga tersebut bertanggung jawab khusus untuk melakukan pencatatan dan mengurai hal-hal yang terkait dengan aset, yang selama ini tidak bisa kita urai.

“Kemudian hasilnya aset itu menjadi terselesaikan pada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) 2018.” Tegasnya.

Selain aset, pengecualian hutan pihak ketiga juga telah mengalami perbaikan, walau itu masih sangat terbatas informasinya, karena hanya menjadi konsumsi pemerintah daerah dan DPRD KKT.

Rangkoratat menjelaskan bahwa, pengecualian hutang pihak ketiga tidak tidak serta merta harus dibayarkan lunas, barulah Pemda dapat keluar dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi melalui mekanis penatausahaan yang normatif, sudah dapat menyelesaikan hal tersebut.

“Bukan berarti kita harus selesaikan, artinya kita membayar hutang pihak ketiga itu 100% baru kita keluar dari pengecualian itu, bukan, tetapi yang dimaksudkan dengan pengecualian hutang pihak ketiga itu adalah, pemda dapat menyajikan dengan baik, kondisi yang terkait dengan hutang pihak ketiga dan kemudian melakukan penatausahaan dan pengadminsitrasian, berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku.” Jelasnya.

Salah satu rekomendasi BPK adalah segera membuat MoU (memorandum of understanding) atau kesepakatan bersama antara Pemda dengan DPRD tentang hutang pihak ketiga, untuk membayar hutang pihak ketiga setiap tahun anggaran, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Hal tersebut telah dipenuhi oleh Pemerintah daerah (Bupati) dan pimpinan DPRD, yang ditandai dengan penandatangan MoU antar kedua belah pihak tentang kesanggupan membayar hutang pihak ketiga.

“Dengan dokumen MoU itu maka pengecualian yang terkiat dengan utang pihak ketiga yang terus terbawa dari tahun ke tahun menjadi clear” ungkap Rangkoratat.

Lanjutnya, “Dalam kaitan dengan itu, perlu juga kami jelaskan bahwa setiap kabupaten/kota atau provinsi yang memperoleh WTP, bukan berarti tidak ada temuan, tetap ada temuan.” Pungkasnya.


Share post ini: