Penyusunan APBDes Merupakan Syarat Pembayaran DD/ADD


BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR : “Tentu saja hal ini merugikan desa karena Pemda telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar melalui ADD untuk menangani kebutuhan di desa tetapi tidak dapat terwujud karena persoalan APBDes yg tidak tepat waktu karena syarat pencairan DD/ADD salah satunya adalah rampungnya penyusunan APBDes.”

Saumlaki, Salah satu Proses penyelesaian pembayaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah telah rampungnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belajan Desa pada tahun anggaran tersebut.

“Bagi desa yang belum menyusun APBDes pasti tidak bisa dicairkan dan ini merupakan catatan kinerja yang kurang baik dari kelapa desa. Oleh karena itu saya meminta supaya Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa untuk prioritas APBDes 2019 paling lambat 31 Maret.” Jelas Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, pada acara Rapat Kerja Pemerintahan Desa Tahap Kedua Se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Desa Kandar, Kecamatan Selaru, Jumat (8/3/2019).

Rapat kerja yang dihadiri oleh peserta yang berjumlah 216 orang tersebut merupakan perwakilan dari 80 desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan menghadirkan Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Pendamping Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Pada kesempatan tersebut Petrus Fatlolon juga mengatakan, pengelaman pengelolaan DD/ADD tahun 2018 menunjukan bahwa penetapan APBDes masih terlambat sehingga berpengaruh terhadap penyerapan DD/ADD yang  turut berdampak terhadap APBDes 2019. Keterlambatan penyerapan DD/ADD tahun 2018 menyebabkan timbulnya silpa di tahun 2019.

“Tentu saja hal ini merugikan desa karena Pemda telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar melalui ADD untuk menangani kebutuhan di desa tetapi tidak dapat terwujud karena persoalan APBDes yg tidak tepat waktu karena syarat pencairan DD/ADD salah satunya adalah rampungnya penyusunan APBDes.” Jelas Fatlolon.

Selain hal tersebut, Fatlolon juga menyampikan tentang alokasi DD/ADD yang mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp.140 miliar untuk desa-desa di seluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Dengan meningkatknya dana desa tersebut harus diikuti dengan konsekuensi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang tepat sasaran, tepat guna serta tepat waktu. DD/ADD untuk seluruh desa dalam Kabupaten Kepulauan Tanimbar dialokasikan ke setiap desa dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang.” Jelasnya.

© Diskominfo 2019


Share post ini: