Proses Pengadaan Tanah Blok Masela Melalui Dua Mekanisme


Kepala Divisi SKK Migas - Didik Setyadi : “Terhadap lahan-lahan yang berada di dalam kawasan hutan, kita mengikuti pola izin pinjam pakai kawasan hutan, dimana status dari kawasan hutan itu tidak diubah, tetap menjadi kawasan hutan.”

Saumlaki, Mega proyek gas abadi Blok Masela dipastikan beroperasi pada tahun 2027, untuk itu kesiapan sudah dimulai sejak beberapa tahun silam. Salah satu hal penting dalam pengoperasian perusahaan raksasa milik Jepang tersebut adalah proses pengadaan lahan sebagai lokasi operasional.

Menurut Kepala Divisi SKK Migas Didik Setyadi, ada 2 mekanisme penyediaan tanah/lahan yang diterapkan. Pertama, pengadaan lahan yang berada pada kawasan hutan dan kedua, pengadaan lahan yang berada di luar kawasan hutan.

“Terhadap lahan-lahan yang berada di dalam kawasan hutan, kita mengikuti pola izin pinjam pakai kawasan hutan, dimana status dari kawasan hutan itu tidak diubah, tetap menjadi kawasan hutan.” Kata Didik Setyawan di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (9/8/2019).

Lanjutnya, dari izin pinjam pakai hutan tersebut kita akan perhatikan hak masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kawasan hutan.

Mekanisme kedua adalah pengadaan lahan di luar kawasan hutan. Hal tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sehingga tanah yang dibebaskan menjadi aset negara.

“Kalau kita menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, yang melaksanakan pengadaan tanah BPN (Badan Pertanahan Nasional), bukan Inpex ataupun SKK Migas.” Kata Didik.

Dalam hal ini, Inpex Masela berada pada posisi sebagai instansi pemohon yang membutuhkan lahan, tetapi yang melaksanakan pengadaan tanah adalah BPN dan penentuan harga.

Lanjut Didik, penentuan ganti kerugian akan ditentukan oleh Konsultan Jasa Penilai Pertanahan Independen, sehingga yang menentukan nilai harga tanah bukan pemerintah dan Inpex, tetapi yang menentukan adalah konsultan dimaksud yang memiliki sertifikat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon dalam sambutan pada Sosialisasi Kegiatan Amdal Terpadu Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya Blok Masel mengatakan, tentang lahan tempat operasional Inpex Masela Ltd, harus disiapkan dengan baik.

“Kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, pasti nanti ke depan akan bermasalah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Provinsi Maluku menjamin ketersediaan lahan bagi pembangunan fasilitas LNG Blok Masala.” Kata Fatlolon.

Fatlolon menambahkan, tidak boleh ada yang menghambat proses pengadaan tanah tersebut. Para Kepala Desa, Tokoh-Tokoh Adat, tidak boleh menghambat pengadaan lahan. Pihaknya telah mengeluarkan surat resmi kepada beberapa kepala desa untuk tidak menjual lahan secara besar-besaran kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemerintah daerah.

“Tentang lahan ini, sudah ada perundangan yang mengatur, pemerintah daerah Bupati punya kewenangan hanya sampai 5 hektar, di atas itu menjadi kewenangan gubernur. Bagaimana bisa kalau kepala desa memberikan lahan melampaui kewenangannya.” Tegas Fatlolon.

Lanjutnya, “Saya minta untuk semua kepala desa di tanimbar selatan termasuk camat untuk jaga itu, ada mekanisme untuk pembebasan lahan.” Pungkasnya.


Share post ini: