Satu Data Indonesia Menghilangkan Perbedaan Data


Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku (Dumangar Hutauruk) : “Harapan Presiden Joko Widodo untuk mempunyai satu data indonesia untuk menghindari perbedaan data. Disitulah kita sampaikan tentang satu data Indonesia dengan catatan bahwa kita harus sama-sama bekerja. Mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sehingga angka itu bisa satu adanya”

Saumlaki, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

“Harapan Presiden Joko Widodo untuk mempunyai satu data indonesia untuk  menghindari perbedaan data. Disitulah kita sampaikan tentang satu data Indonesia dengan catatan bahwa kita harus sama-sama bekerja. Mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sehingga angka itu bisa satu adanya.” Jelas Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Dumangar Hutauruk di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kamis (14/3/2019) dalam Kegiatan Sosialisasi Satu Data Indonesia.

Hutauruk mencontohkan, misalnya data pertanian tentang data produksi pangan. Kenapa sampai data produksi pangan berbeda. Ternyata kondisinya adalah luas panen yang disampaikan oleh beberapa instansi tidak sama. Kemudian Presiden meminta pertanggungjawaban kepada yang berhak, termasuk BPS kemudian kepada instansi yg terkait seperti GIS, BPPT dan Kementerian Pertanian sendiri. Sehingga diupayakan luas panen tersebut menggunakan informasi teknologi yang bagus, yang kemudian dikenal dengan kerangka sampel area. Dengan adanya angka luas panen yang sama dari BPS, GIS, BPPT dan Kementan maka kita akan memberikan hanya satu data/angka yang sama kepada pemerintah.

Menyinggung kendala dalam proses pengumpulan data statistik, Hutauruk menjelaskan, pengumpulan data ada rasa enak dan tidaknya. Jika sumber data berasal dari masyarakat masih mudah untuk diperoleh, walau ada masyarakat yang tidak ingin diganggu. Lain halnya ketika bertemu dengan responden pada perusahaan, mereka susah ditemui dan terkadang punya lebih dari satu data. Bagaimana pendekatannya, petugas harus mengikuti budaya setempat supaya mudah memperoleh data. Kemudian juga melakukan koordinasi dengan instansi terkiat.

“Misalnya perusahaan industri, kita bertemu dengan kepala Dinas Perindustrian atau dengan Kamar Dagang sehingga koordinasi ini bisa mempermudah memperoleh data ke perusahaan industri tersebut.” Katanya.

Hutahuruk mengharapkan seluruh masyarakat Nasional dan khususnya masyarakat Tanimbar, kalo didatangi petugas BPS mohon diterima dengan baik dan berikanlah data apa adanya jangan data mengada-ada, jangan lalu membenarkan yang salah.

“Data apa adanya itulah yang menjadi potret wilayah kita. Kemudian digunakan pemerintah untuk membuat program-program pembangunan baik Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Pungkas Hutauruk.

© Diskominfo 2019


Share post ini: