SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK


KASAT RESKRIM POLRES MTB - IPTU. PIETER F. MATAHELUMUAL, SH.,MH SELAKU NARASUMBER DALAM KEGIATAAN SOSIALISASI UNDANG - UNDANG KEKERASAAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBICARA TENTANG PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH). BERLANGSUNG DI RUANG RAPAT BAPPEDA KAB. MTB. 04/05

Saumlaki, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/DP3AP2KB Kabupaten Maluku Tenggara Barat/MTB dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku bekerjasama gelar Sosialisasi Undang-Undang Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Aula Kantor Bupati, Jumat (4/5/2018).

Sambutan tertulis Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Ir. Margaretha E. E Samson, M. Tech. yang dibacakan Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten MTB, Ny. Selpi E. Hukubun, S.Sos, mengatakan berbagai soroton terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi baik melalui media cetak maupun elektronik telah memposisikan pemerintah untuk segera mengambil keputusan dan proaktif merespon berbagai reaksi masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberantasan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan dimaksud adalah membuat regulasi di tingkat pusat maupun daerah yang betul-betul menyentuh substansi permasalahan yang sedang dihadapi. Saya harapkan Sosialisasi ini dapat menjelaskan berbagai strategi dan sistem pencegahan dini antara semua pihak, ” Ucapnya.

Dia (red) menyambut baik kerjasama yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten MTB dalam rangka melaksankan kegiatan ini. Sudah banyak Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan diharapkan regulasi tersebut dapat disosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. "Tugas tersebut  sungguh merupakan tugas yang berat, karena terkait dengan permasalahan moral manusia. Tugas ini akan menjadi ringan apabila semua komponen memiliki komitmen bersama untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undang tersebut dengan arif dan bijaksana,” harapnya. Dalam rangka menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang akhir-akhir ini sangat tinggi, Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku telah banyak melakukan upaya-upaya penanganan maupun pemberdayaan perempuan melibatkan berbagai elemen, antara lain instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM pemerhati Perempuan dan Anak yang tugasnya mendorong percepatan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. “menghadapi dinamika dan tantangan tugas ke depan yang semakin berat dengan berbagai wujud dan tempat dengan seribu satu masalah yang dihadapi, saya berharap, melalui kegiatan sosialisasi ini, kita semakin merapatkan barisan dan membulatkan tekad bersama menyatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah musuh kita dan karena itu harus diberantas atau dihilangkan,” tegasnya.

Sebagai Narasumber pada sosialiasi tersebut adalah Kepala Sub Bagian Pengarusutamaan Gender/PUG, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Provinsi Maluku, Maya Basalama, SE, Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara Barat Iptu Pieter F. Matahelumual, S.,MH. Kegiatan Sosialisasi tersebut berlangsung sehari dan diwarnai dengan dialog bersama yang melibatkan peserta yang berasal dari sejumlah Aparatur Sipil Negara/ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Tanimbar Selatan.

©diskominfo-mtb


Share post ini: