Tatap Muka bersama Bupati Kepulauan Tanimbar dengan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pendopo Kompleks Kediaman Bupati Kepulauan Tanimbar


Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, SH, MH.,didampingi Penjabat Sekretaris Daerah dan Asisten dan pimpinan SKPD terkait di lingkup Pemkab Kepulauan Tanimbar mengikuti acara Tatap Muka bersama Bupati Kepulauan Tanimbar dengan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pendopo Kompleks Kediaman Bupati Kepulauan Tanimbar.

Saumlaki, 24 Mei 2021 Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, SH, MH.,didampingi Penjabat Sekretaris Daerah dan Asisten dan pimpinan SKPD terkait di lingkup Pemkab Kepulauan Tanimbar mengikuti acara Tatap Muka bersama Bupati Kepulauan Tanimbar dengan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pendopo Kompleks Kediaman Bupati Kepulauan Tanimbar.

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa dampak Pandemi Covid-19 masih terus dirasakan bagi ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dengan kondisi penerimaan negara yang menurun tajam sejak tahun lalu, sehingga transfer DAU dan DAK dari pemerintah pusat ke daerah mengalami penurunan dengan jumlah yang cukup besar.Terjadi refocusing anggaran langsung oleh pemerintah pusat sehingga tim anggaran Pemda merekomendasikan anggaran yang sangat terbatas untuk belanja-belanja yang bersifat prioritas.

Lebih lanjut disampaikan bahwa, perekrutan P3K adalah prioritas guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terbaik di lingkup Pemkab Kepulauan Tanimbar. Namun disebabkan banyaknya jumlah P3K dan anggaran yang terbatas, sehingga perekrutan P3K dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, dikeluarkan SK dengan jumlah 200 P3K di bulan April 2021 dan efektif di bulan Mei 2021. Tahap kedua akan dikeluarkan SK pada bulan Agustus 2021 dan efektif kerja per 1 September 2021 disesuaikan dengan anggaran.

Perekrutan P3K dilakukan dalam 2 tahap agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Beliau juga menyampaikan bahwa Pemda tak ingin mengeluarkan SK yang nanti menimbulkan persoalan terkait gaji atau penghasilan. Sehingga penerbitan SK harus disertai dengan ketersediaan anggaran. Untuk itu beliau meminta SKPD terkait yaitu BKPSDM untuk mempersiapkan administrasi dan mendata ulang dari 216 P3K yang layak untuk diterbitkan SK di bulan Agustus akhir mendatang.

Beliau meminta agar para pihak terkait untuk bersabar karena ini menyangkut dengan ketersediaan anggaran yang pada bulan Agustus akan diterbitkan SK dan per 1 September mulai efektif bertugas sesuai dengan formasi jabatan yang diberikan dan bagi para P3K yang baru lolos seleksi akan disesuaikan. Beliau berharap agar tidak ada lagi isu yang berkembang di masyarakat terkait kontrak daerah. (HUMAS SETDA)


Share post ini: