WAKIL BUPATI MTB : “SEDIKITNYA 30 TENAGA HONORER YANG DIREKRUT PEJABAT STRUKTURAL HARUS DIKEMBALIKAN PALING LAMBAT 30 JUNI 2017”


WAKIL BUPATI MTB-AGUSTINUS UTUWALY : “Kewenangan Pengangkatan Tenaga honorer hanya ada pada Bupati, diluar Bupati seperti Wakil Bupati, Sekretaris Daerah maupun pejabat struktural lainnya tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat tenaga honorer“

SAUMLAKI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat-AGUSTINUS UTUWALY, menegaskan sedikitnya 30 orang tenaga honorer yang direkrut untuk melakasanakan tugas di sejumlah SKPD selambat-lambat 30 juni 2017 harus dikembalikan ke rumah. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin, (19/6) lalu.

UTUWALY menegaskan, kurang lebih 30 orang tenaga honorer yang direkrut oleh pejabat struktural selambat-lambatnya akhir bulan Juni 2017 sudah harus dikembalikan karena direkrut tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang benar serta tidak diketahui dan disetujui oleh Bupati Maluku Tenggara Barat.

“Kewenangan Pengangkatan Tenaga honorer hanya ada pada Bupati, diluar Bupati, seperti Wakil Bupati, Sekretaris Daerah maupun pejabat struktural lainnya tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat tenaga honorer“, tegasnya”

Lanjut Utuwaly, dalam rentang waktu tiga minggu ini, ada pejabat struktural yang merekrut tenaga honorer melebihi batas 20 orang, mereka inilah yang harus dikembalikan, karena  jika tidak dikembalikan dan mereka tetap melaksanakan tugas maka akan menimbulkan persoalan.

“Persoalan pertama adalah kepercayaan terhadap pemerintah daerah akan hilang sehingga kredibilitas pemerintah daerah akan jatuh. Persoalan kedua adalah soal pembiayaan yang tidak tersedia dalam APBD, dan walaupun bisa disiasati maka kelak ketika BPK RI melakukan audit keuangan maka hal ini akan menjadi temuan, yang berujung pada disalahkannya pemerintah daerah. Oleh karena itu kembali saya tegaskan kepada pejabat-pejabat struktural yang merekrut tenaga honorer di luar ketentuan agar tenaga-tenaga honorer tersebut segera dikembalikan, karena jika tidak maka yang bersangkutan tentu akan ditindak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku”.

Menjawab pertanyaan wartawan, apakah jumlah tenaga honorer yang direkrut pejabat struktural tersebut sudah mengantongi SK Bupati? UTUWALY memastikan mereka belum mengantongi SK Bupati, karena Bupati dalam surat disposisnya menolak daftar nama-nama tenaga honorer tersebut.

UTUWALY menambahkan, dalam waktu dekat akan dilakukan rasionalisasi terhadap semua tenaga honorer yang telah melaksanakan tugas selama ini, untuk kemudian ditempatkan pada tempat yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan displin ilmu yang dimilikinya. Sedangkan bagi tenaga Honorer yang baru diajukan oleh pejabat struktural belum lama ini, UTUWALY kembali menegaskan bahwa batas waktu pengembalian tanggal 30 juni 2017.


Share post ini: