WAKIL BUPATI : “The Right Man On The Right Place ” PATUT DIWUJUDKAN


Penjelasan Wakil Bupati tersebut sekaligus mengklarifikasi pendapat masyarakat yang menilai pemerintah daerah saat ini masih keliru menempatkan orang pada jabatan tertentu apalagi pada tataran kepala SKPD. Seperti Kepala dinas Pendidikan yang dipimpin seorang dengan gelar Insinyur bahkan di SKPD lain yang masih terlihat penempatan tidak sesuai dengan keahliannya.

Saumlaki, Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat-Agustinus Utuwaly menjelaskan, “The right man on the right place ” yang artinya menempatkan orang pada job tertentu sesuai keahliannya, patut diwujudkan di setiap birokrasi karena jika tidak, maka akan berpengaruh terhadap jalannya suatu birokrasi pemerintah tertentu. Bukan sebaliknya penempatan seseorang karena like dislike atau suka dan tidak suka, tetapi harus ditempatkan sesuai keahliannya.

Diakuinya, penempatan atau mutasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah sesuai dengan konsep “The right man on the right place ” artinya telah menempatkan orang yang tepat sesuai dengan keahliannya karena penempatan yang dilakukan melalui pertimbangan dan pengkajian yang matang.

Dikatakannya, Konsep itu harus diwujudkan pada tataran kepala bidang atau yang ada dibawahnya, oleh karena itu penempatan seseorang pada jabatan itu tidak bisa tidak harus dilakukan sesuai konsep “The right man on the right place ” tersebut.

Selanjutnya kata Wakil Bupati, sementara untuk pejabat Eselon 2 yang menduduki jabatan Pimpinan SKPD atau yang disebut sebagai Top Leader ada pengecualiannya, karena pejabat yang memiliki eselon II atau yang menduduki jabatan sebagai pimpinan SKPD berada pada tataran manajerial yang memliki kemampuan bagaimana melakukan pengawasan pada sebuah organisasi. “ ini ada pengecualian disana, di tataran leader itu, berbicara soal manajerial yakni kemampuan mengorganisir, yang dalam manajemen tersebut dikenal dengan istilah POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling). Siapa yang menjadi leader harus menguasai itu dan oleh karenanya kita tidak terlalu banyak menyoroti soal itu.

Kecuali yang sangat tenis seperti dinas PU, Pertambangan dan Energi, itu tidak bisa dipimpin seorang Sarjana Sosial tetapi benar-benar Sarjana Teknik yang memimpin itu. Jadi harus dipahami baik, karena secara teori Henry Fayol juga menyatakan bahwa siapa saja boleh menjadi Top Leader yang penting dia harus melalui tahapan pembinan Tranning off Administration baru bisa menduduki jabatan itu, tetapi pasukannya itu yakni kepala bidang dan kepala seksinya itu yang benar-benar sesuai keahliannya dan tidak bisa diluar yang lain, dan di MTB kita sudah praktekan 90 % menempatkan sesuai bidang masing-masing, ” ujar Wakil Bupati.

Penjelasan Wakil Bupati tersebut sekaligus mengklarifikasi pendapat masyarakat yang menilai pemerintah daerah saat ini masih keliru menempatkan orang pada jabatan tertentu apalagi pada tataran kepala SKPD. Seperti Kepala dinas Pendidikan yang dipimpin seorang dengan gelar Insinyur bahkan di SKPD lain yang masih terlihat penempatan tidak sesuai dengan keahliannya.

Karena itu Wakil Bupati mengharapkan, pemahaman tersebut patut disampaikan secara baik kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terus memberikan penilaian yang keliru terhadap pemerintah daerah, padahal proses penempatan seorang pejabat di lingkungan Pemerintah daerah termasuk semua kebijakan pembangunan yang dilakukan itu dinilai telah sesuai dengan proseduralnya karena melalui proses dan pengkajian yang matang.

Memang perlu disadari bahwa pada awal pemerintah daerah sebelumnya konsep “The right man on the right place ” tersebut masih belum diterapkan secara sempurna karena berbagai alasan mendasar, seperti belum tersedianya SDM yang cukup di Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk ditempatkan pada tempat yang tepat, sehingga ungkapan bijak, Tak Ada Rotan Akarpun Jadi, yang sering menjadi alasan Pemerintah daerah di kala itu.

Namun untuk pemerintahan daerah saat ini sudah memiliki Sumber Daya yang tersedia karena itu konsep “The right man on the right place ” patut diwujudkan sehingga dapat meningkatkan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

©diskominfo-mtb


Share post ini: