Wermaktian

​WERMAKTIAN

Pimpinan

:

JULIANA ONGIRWALU, S.Sos
Jabatan

:

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Alamat

:

Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki
Telp.

:

(0918)
Website

:

-
E-mail

:

-

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

» Visi

“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Kota Malang”

» Misi

  1. Meningkatkan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
  2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

» Tujuan

  1. Peningkatan Pendapatan Daerah
  2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah

» Sasaran

  1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
  2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
  3. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja

» Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan
dan Pendapatan Daerah

» Fungsi

  1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pendapatan daerah;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang penerimaan dan pendapatan daerah;
  3. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan pajak daerah;
  4. Penyusunan rencana penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan;
  5. Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;
  6. Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah;
  7. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
  8. Pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Daerah;
  9. Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  10. Pembinaan, pengendalian benda-benda berharga dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
  11. Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  12. Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  13. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
  14. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  15. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);